Soal Revitalisasi Tamkot, Tyas: Tak Mungkin Gubernur dan Bupati Tak Waras

KUNINGAN (MASS) – Tudingan tak waras terhadap kebijakan Revitalisasi Taman Kota mendapat respon dari salah seorang tokoh perempuan Kuningan, Ayuningtyas Widari Ramdhaniar,S.I.A.,M.Kesos. Dalam menyikapi masalah itu, dirinya memandang perlu sosialisasi dari pemerintah daerah agar tidak salah ditanggapi oleh masyarakat.

“Bagi saya ini perlu sosialisasi dari pemdanya agar tidak salah ditanggapi, karena saya konfirmasi ke pak sekda (Dr H Dian Rachmat Yanuar, red), sosok yang sudah 5 tahun saya kenal sejak menjabat kepala Bappeda dan sering diskusi maka sudah sepantasnya saya melakukan tabayun dalam agama islam itu diharuskan,” ujar Tyas, sapaan akrabnya, Minggu (20/10/2019).

Menurut perempuan yang juga menjabat salah satu ketua bidang dikepengurusan pusat AMPG mengatakan, tidak mungkin Gubernur Jabar beserta tim ahli dari Pemprov Jabar tidak waras. Tidak mungkin pula Pemkab Kuningan, bupati beserta SKPD Kabupaten Kuningan tidak waras seperti judul beritanya.

“Jadi awalnya, ada program revitalisasi mesjid agung untuk kab/kota oleh pak gubernur, termasuk Kuningan, rencananya juga dapat. Maka gayung bersambutlah dari Pemkab Kuningan yang kebetulan ingin menata Masjid Syiarul Islam termasuk untuk lahan parkirnya,” papar Tyas.

Alumni S2 Kesejahteraan Sosial dan Otonomi Daerah Universitas Indonesia ini melanjutkan, sewaktu gubernur datang pada acara Tour de Linggarjati, ia ingin meninjau langsung untuk menawarkan konsepnya sekaligus penataan yang terintegrasi antara masjid, taman kota, lahan parkir, dan pedagang kaki lima.

“Kalau melihat konsep serta design semuanya sangat tertata loh. Ada parkir, taman pun ada, bahkan tempat PKL pun ada sehingga lingkungan masjid jadi lebih tertata begitupula sekitarnya,” terang Tyas.

Mengingat hal tersebut tentu saja ada konsekuensi karena kawasan sekitar akan ada revitalisasi. Kantor Kemenag pun akan pindah dan kebijakan diambil oleh pemprov dan pemkab dengan berbagai pertimbangan menyeluruh.

Mengenai kepemudaan, imbuhnya, gedung KNPI ditawarkan oleh bupati untuk direlokasi di beberapa tempat dan ini sebetulnya sudah mulai disampaikan dalam beberapa pertemuan yang bersifat informal termasuk dengan para ketua/pengurus periode sebelumnya.

“Pada intinya mereka sih mendukung asal untuk kepentingan yang lebih luas dan tentunya tempat yang baru untuk KNPI yang Pemda Kuningan tawarkan pasti di lokasi yang strategis. Jadi kepada sodara Sadam yang saya baca sangat keras sekali bahasanya cobalah tabayun dulu dengan pemda karena pasti semua untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Kuningan ke depannya,” pungkas wakil ketua Sapma Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta itu. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com