Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Soal Hutang BPJS Puluhan Milyar, Penegak Hukum Jangan Diam

KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar, menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Ketua LSM Kampak, Fri Maladi misalnya, dia masih merasa heran kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa pula pihak penegak hukum tidak menindaklanjutinya.

“Permasalahan hutang Pemda Kuningan kepada BPJS ini tidak seharusnya terjadi apabila APBD dikelola secara baik dan amanah. Untuk bayar ke BPJS setiap bulannya kan sudah jelas aturannya, tapi kenapa malah menjadi hutang pemda? kasian dong PNS yang gajinya dipotong setiap bulan, kalau mereka atau keluarganya sakit bagimana?,” ketus Maladi, kepada kuninganmass.com, Selasa (1/5/2018).

APBD yang telah ditetapkan setiap tahun, ibuhnya, tentu sudah ada kajian oleh eksekutif maupun legislatif sebelumnya. Kajian tersebut meliputi sumber dana untuk ditetapkan menjadi APBD Kuningan. Ketika permasalahan seperti ini muncul, wajar jika dirinya menjadi heran dan mempertanyakan apakah penyusunan APBD ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau dibuat asal-asalan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Bukankah APBD itu disusun melalui berbagai kajian sebelumnya? Kalau hasilnya seperti ini bisa jadi APBD tersebut disusun asal jadi,” tandas Maladi.

Ia menduga, indikasi lain dengan munculnya permasalahan seperti ini bisa jadi karena adanya pihak yang memiliki kewenangan yang secara sengaja telah menggunakan dana yang seharusnya dibayarkan kepada BPJS untuk kepentingan lain yang sifatnya menyimpang dari ketentuan.

Selain itu Maladi juga menilai, selama ini kinerja Pemda Kuningan sendiri dirasa belum menunjukan hasil maksimal. Banyak kegiatan seperti rapat-rapat yang diselenggarakan baik di lingkungan pemda maupun di luar kota dengan anggaran cukup besar yang didanai oleh APBD namun acara rapat-rapat tersebut tidak menunjukan hasil kebijakan prorakyat dan menyesaikan permasalah rakyatnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kinerja Pemda Kuningan saya rasa belum maksimal, buktinya masalah utang ke BPJS saja seolah dibiarkan berlarut-larut,” rungutnya.

Sekarang ini, Maladi mendengar pemda harus mencicil milyaran rupiah setiap bulannya kepada BPJS dengan memotong anggaran atau uang rakyat dari setiap SKPD yang seharusnya anggaran tersebut diperuntukan bagi keperluan pembangunan. Sebagai masyarakat Kuningan, sambung dia, secara pribadi merasa perlu mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi.

“Sebenarnya uang BPJS tersebut digunakan oleh siapa dan untuk apa? Apakah ada dasar hukumnya pemda berhutang kepada BPJS sehingga sekarang pemda harus mencicilnya setiap bulan?, Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab?,” tanya dia.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Diyakini olehnya, permasalahan ini sudah diketahui sejak lama oleh pihak penegak hukum. Sehingga Maladi berharap kepada pihak penegak hukum tidak diam melihat persoalan yang ada di depan mata seperti ini.

“Saya berharap pihak penegak hukum mampu secara serius dan tuntas menangani masalah ini agar masyarakat Kuningan tahu serta jelas duduk persoalan yang sebenarnya. Jangan sampai rakyat Kuningan hilang kepercayaannya kepada para pihak penegak hukum,” pungkasnya. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa ormas/LSM, Senin (2/10/2023) siang di Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, disampaikan beberapa aspirasi. Salah satu yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam prosesi mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Kuningan, tak dihadiri Wakil Bupati M Ridho Suganda M Si. Ya, dalam...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pasca munculnya kritikan tidak adanya pemasukan dari sektor tempat parkir khusus ke PAD Pemkab Kuningan, pengelola parkir angkat bicara. Salah satunya...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan dan perhatian kita bersama. Saya baru menyadari kenapa data statistik Pusat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabar gembira datang untuk kalian yang bercita-cita untuk mengabdi sebagai pegawai negri atau pegawai pemerintahan. Pasalnya, saat ini Kabupaten Kuningan membuka...

Headline

KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum...

Government

KUNINGAN (MASS) – Akhir pekan kemarin, Jumat (15/7/2022), sebanyak 432 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Kuningan, dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Kuningan....

Law

KUNINGAN (MASS) – Pada Jumat (8/7/2022) kemarin, Pengadilan Negri Kuningan memperkenalkan aplikasi e-Petahana Si Gakum Jabar yang dilaunching Pengadilan Tinggi Bandung. Selain melaunching aplikasi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 618 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru dan tenaga guru se-Kabupaten Kuningan resmi dilantik Rabu (8/6/2022) ini. ASN P3K,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi etika. Termasuk didalam kehidupan bersosial, Masyarakat Indonesia selalu mengedepankan etikanya, entah berperilaku terhadap orang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam waktu dekat Bupati Kuningan H Acep Purnama akan melakukan mutasi besar-besaran, pasca pelantikan hasil open bidding eselon 2. Dari kabar...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 ini bertambah. Setidaknya, pada tahun ini ada sejumlah 6.115 pegawai...

Government

KUNINGAN (MASS)-  Pemkab Kuningan juga tidak lupa menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H. Acar dipusatkan  di Pendopo Pada Sesala pagi. Diawali dengan...

Government

KUNINGAN (MASS) –   Bupati Kuningan H Acep Purnama akhirnya melakukan mutasi. Total ada 314 yang dilantik oleh orang nomor satu di kota kuda....

Government

KUNINGAN (MASS)- Setelah mendapatkan laporan dari Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur (Paseban) terkait penyegelan pada tanggal 20 Juli  bakal makam Tokoh Masyarakat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terhitung Juli ini pejabat lingkup Pemkab Kuningan yang memasuki usia pensiun cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebagai bentuk partisipasi agar Kuningan betul-betul Maju, sekelompok anak muda mulai memelototi APBD. Dalam sebuah ruang diskusi publik bernama FBA (Forum...

Government

KUNINGAN (MASS) –  Pemkab Kuningan untuk kali enam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Raihan ini merupakan suatu rekor tersendiri karena disabet secara berturut-turut....

Government

KUNINGAN (MASS)- Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Indonesia hari ini tetap bisa melangsungkan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020 di tengah...

Government

KUNINGAN (MASS)- Untuk kelima kalinya, PR Indonesia  menyelenggarakan PR Indoesia Awards (PRIA), ajang kompetisi kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif se-Indonesia. Pada ajang ini Pemkab...

Government

KUNINGAN (MASS)- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan menggelar Workshop Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Selasa (25/02/2020). Kegiatan  bertempat di Aula Hotel...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mencuatnya isue adanya ‘putra mahkota’ yang akan ditempatkan pada posisi tertentu yang saat ini dijabat PLT dikhawatirkan akan menyurutkan birokrat untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terkait dengan mutasi dan promosi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ada beberapa catatan yang menurut H Ujang Kosasih MSi selaku...

Government

KUNINGAN (MASS) – Semua pejabat yang sebelumnya duduk di staf ahli bupati, dikeluarkan. H Dadang Darmawan misalnya, mantan kadis binamarga ini dialihkan ke kepala...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terkait dengan mutasi dan promosi sebaiknya pemda harus segera melakukanya. Ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD, H Ujang Kosasih MSi, Senin (6/1/2020)....

Advertisement