Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Sekdis DPrPP: Yang Dilakukan BPK Itu Lumrah

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris DPrPP (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan) Kuningan, Yudi Nugraha, menilai lumrah terhadap apa yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ia juga meluruskan, BPK hanya melaksanakan opname, bukan penggeledahan brankas.

“Kalau penggeledahan mah diambil. Kaya KPK lakukan penggeledahan. Ini sih hanya sekadar mencocokkan laporan dengan riil yang ada. Dibuatkan berita acara. Tidak sampai mengambilnya,” jelas Yudi kala dikonfirmasi kuninganmass.com.

Ia mencontohkan, saldo bulan Januari misalnya sebesar Rp1 juta. Saldo tersebut disimpan dalam brankas. Oleh BPK dikeluarkan, dihitung berapa pecahan 100 ribu, pecahan 50 ribu, atau berapa keping uang receh.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Misal pecahan 100 ribuannya 3 lembar, kepingan uang recehnya 5 keping dan sebagainya. Itu dibuatkan berita acara dan ditandatangani,” terangnya.

Yudi menegaskan kembali, opname merupakan sesuatu yang lumrah dalam pemeriksaan. Jangankan BPK, Inspektorat pun melakukan hal yang sama. Dia mengingatkan kembali, opname bukan penggeledahan.

“Hanya mengecek, sesuai tidak catatan dengan realita. Ada tabelnya kok. Lalu dibuatkan berita acara untuk ditandatangani oleh bendahara dan juga dari BPK,” tukas mantan kabag organisasi setda itu. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Education

KUNINGAN (MASS) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuningan angkat bicara perihal isu numpang KK demi zonasi PPDB sekolah. Disdukcapil menjelaskan, secara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa...

Government

KUNINGAN (MASS) – Meskipun ada kejadian “Gagal Bayar” pada APBD TA 2022 kemarin, Pemkab Kuningan ternyata tetap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pembebasan tanah untuk jalan baru lingkar selatan (Ancaran-Kadugede), sempat berpolemik dimana pembebasan itu dilakukan Dinas PUTR bukan DPrPP. Hal itu, sempat...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meski sudah mendapat penjelasan dari Disdukcapil, polemik menyangkut pencantuman gelar bangsawan “Sultan Sepuh” pada KTP Raden Heru belum mereda. Raden Hamzaiya...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemkab Kuningan dibawah komando Bupati H Acep Purnama dan Wabup HM Ridho Suganda kelihatannya mulai serius mengentaskan kemiskinan ekstrim. Kamis (19/5/2022),...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali berhasil mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP ini, diberikan BPK...

Government

KUNINGAN (MASS)- Kabupaten Kuningan kembali meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan WTP ini merupakan...

Government

KUNINGAN (MASS)- Selain Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengelolaan Dana Desa, dalam acara yang digelar di Hotel Grage Sangkan Spa...

Government

KUNINGAN (MASS) – Lantaran Ir H Jajat Sudrajat MSi pensiun, jabatan kepala Dinas PUPR ditinggalkan. Pengisinya ditunjuk HM Ridwan Setiawan SH MSi sebagai Plt...

Government

KUNINGAN (MASS) – Akhirnya Jalan Siliwangi yang lubang-lubangnya membahayakan pengguna jalan diperbaiki. Perbaikan tersebut tidak memakan waktu lama. Pantauan kuninganmass.com perbaikan itu dilakukan sejak...

Government

KUNINGAN (MASS) – Semenjak pembongkaran taman di tengah Jalan Siliwangi, Kuningan Kota kini terasa kumuh oleh beberapa warga. Disamping banyak lubang jalan, kanopi taman...

Advertisement