KUNINGAN (MASS) – Permasalahan Revitalisasi Taman Kota banyak menyedot perhatian dari berbagai kalangan. Setelah Ayuningtyas memberikan tanggapan, kali ini respon serius disampaikan salah seorang pengurus DPD KNPI Kuningan, Genie Wirawan Rafi.
“Teh Tyas memandang perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah walaupun sekda pernah menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan tetapi belum pernah sekalipun mengundang secara resmi dari pihak pihak yang akan terkena imbas nantinya,” kata Genie, Minggu (20/10/2019).
Menurut dia, yang perlu dilihat dengan seksama itu bukan hanya pemindahan gedung gedung yang akan direlokasi termasuk salah satunya gelanggang pemuda/KNPI. Akan tetapi berapa anggaran yang telah dikeluarkan untuk merenovasi gedung tersebut beberapa tahun kebelakang.
“Semua terasa mubazir, yang mana di agama islam itu disebutkan bahwa mubazir itu salah satu sifat syaitan maka harus dijauhi sifat mubazir itu,” ketusnya.
Sekda pernah meyebutkan bahwa rencana revitalisasi/pemindahan gedung KNPI sudah direncanakan ketika masa kepemimpinan almarhum Hj Utje Ch Suganda. Namun setelah dikonfirmasi kepihak BAPPEDA, rencana revitalisasi itu mencuat manakala Gubernur Jabar menghadiri acara Tour de Linggarjati yang akhirnya disebutkan gayung bersambut.
“Akan tetapi yang menjadi permasalahan bukan hanya pemindahan gedung, melainkan banyak hal yang lebih penting dibanding hanya merevitalisasi taman kota, tetapi bagaimana pemerintah daerah lebih peka terhadap masalah di masyarakat yang lebih genting, penanggulangan masyarakat yang terkena bencana alam yang sampai saat ini belum jelas nasibnya, masalah kekeringan yang terjadi di daerah Kuningan timur yang semua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” beber Genie.
Meski mendapatkan dana bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp15 milyar untuk mempercantik kawasan jantung kota Kuningan, nampaknya masih banyak yang keberatan dengan rencana revitalisasi Taman Kota Kuningan yang akan diintegrasikan dengan Masjid Syiarul Islam.
“Kebijakan yang disampaikan oleh Sekda Kuningan, Dr H Dian Rahmat Yanuar, banyak menuai kontroversi ditengah masyarakat. Selain karena kebijakan yang dinilai tidak pro UMKM juga banyak yang menilai bahwa kebijakan yang nantinya akan meratakan beberapa gedung di wilayah taman kota seperti Gedung Pemuda, KNPI, Dewan Pendidikan bahkan Kemenag dinilai tidak Pro APBD,” tandasnya.
Seperti diketahui, 60 persen lebih anggaran APBD Kuningan digunakan untuk belanja pegawai. Dengan memiliki proporsi hanya 40 persen serapan belanja langsung kepada masyarakat, seharusnya Pemkab Kuningan dapat merencanakan lebih matang dari setiap rencana pembangunannya agar tidak terjadi in efisiensi atau pemborosan anggaran dengan sia-sia.
Genie melanjutkan, meski direncanakan akan mempercantik Kota Kuningan dengan anggaran dari Pemprov Jabar Rp15 milyar, disarankan Pemkab Kuningan harus berpikir ulang dalam rencana penggusuran beberapa gedung yang ada di taman kota.
“Bayangkan, dari 5 asset gedung yang akan digusur. Kita hitung nilai depresiasi dan ekonomis masing-masing gedung yang jika diasumsikan minimal 1 milyar. Maka, Kuningan sudah loss asset sekitar 5 milyar,” jelas pria yang pandai menghitung itu.
Meski sudah memiliki rencana relokasi untuk pemindahan gedung tersebut, namun disarankan oleh Genie agar pemkab tetap mempertahankan gedung-gedung yang saat ini masih ada.
“Rencana pembangunannya mungkin bisa direnegosiasi. Bisa dirubah. Jika gedung-gedung yang rencananya akan dibumi hanguskan tetap dipertahankan, bukankah dapat lebih menguntungkan bagi pemda karena tidak kehilangan asset. Kalau kata sundanya mah herang caina beunang laukna,” saran dia.
Genie juga menyinggung dari pernyataan ketua bidang AMPG Pusat, Ayuningtyas, yang menyebutkan bahwa rencana revitalisasi taman kota dianggap langkah yang baik dan sudah tepat. Namun, menurut Genie pernyataan baik itu jika melihat dari kacamata penguasa tidak dilihat dari kacamata masyarakat.
“Teh Tyas hanya melihat revitalisasi top down, karena tabayun hanya ke para penguasa saja. Coba sesekali teh Tyas yang tabayun ke UMKM yang ada di taman kota termasuk kepada rekan-rekan KNPI, dewan pendidikan yang gedungnya akan digusur oleh rencana 15 milyarnya Pemprov Jabar. Jika hanya tabayun ke penguasa namun meniadakan tabayun ke masyarakat, ya outputnya tentu pro kebijakan saja terus menerus. Dan tentunya saya memaklumi itu,” tukasnya. (deden)
