Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Rakyat Menggugat Dana BPJS Rp89 Milyar

KUNINGAN (MASS) – Utang BPJS yang nilainya fantastis, kini sudah mulai diketahui secara luas oleh masyarakat Kuningan. Setelah muncul desakan untuk dibentuk Pansus Utang BPJS, kini salah satu elemen masyarakat melancarkan aksi pemasangan spanduk.

Seperti yang terlihat Selasa (22/5/2018), satu spanduk terpasang di depan gedung DPRD Kuningan. Bunyinya “Kamanakeun Duit BPJS??? 86 Milyar!!!”. Pada bagian bawah kanan tertulis By Anak Rimba selaku elemen yang memasangnya.

“Ya kami sengaja memasang spanduk ini karena masih menyimpan pertanyaan besar, dikemanakan uang BPJS yang angkanya mencapai Rp89 milyar itu,” kata Yaya Cahyadi, koordinator Anak Rimba.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebetulnya, ungkap Yaya, spanduk berisi pesan yang sama sudah dipasang sehari sebelumnya. Namun keesokan harinya sudah hilang. Bahkan, pemasangan spanduk dilakukan pula di depan kejaksaan.

“Tapi baru juga sebentar dipasang sudah langsung hilang. Entah siapa yang mencopotnya. Akhirnya Selasa kita pasang lagi. Kalau di kejaksaan kami gak diperbolehkan masang, gak tahu alasannya apa. Begitu juga di polres, katanya mau lidik (penyelidikan) saja,” ucapnya.

Terhadap utang BPJS ini, Yaya merasa heran kenapa pemerintah punya utang sebesar itu. Utang bertahun-tahun lamanya, tiba-tiba harus dibayarkan sekarang dengan memangkas anggaran di tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jelas merugikan rakyat. Ada kegiatan pembangunan jalan yang seharusnya dilaksanakan malah dicoret gara-gara untuk bayar utang BPJS,” ketus mantan kades Cijemit Ciniru itu.

Anehnya, pemangkasan anggaran tersebut tanpa melewati mekanisme paripurna. Padahal dulu APBD 2018 yang telah menjadi Perda (Peraturan Daerah) ditetapkan melalui rapat paripurna. Lebih aneh lagi, dana pokir (pokok-pokok pikiran) anggota dewan di tiap SKPD tidak ada satu pun yang dicoret.

“Dana pokir itu sakti mandraguna. Gak ada yang dicoret satupun. Mungkin sebagai bargainingnya,” duga Yaya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara mendadak, menurut dia, telah melanggar undang-undang. Sebab APBD 2018 telah ditetapkan menjadi perda lewat forum sakral rapat paripurna. Ketika melakukan pelanggaran aturan maka menurutnya masuk tindak pidana.

“Selain itu, saya gak habis pikir gimana nanti LPj-nya. Karena kegiatan yang sekarang itu sudah ditetapkan pada APBD murni. Sedangkan kalau mau merubah, ya harus nunggu Perubahan APBD nanti Juli gak tau Agustus,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ketika APBD sudah menganggarkan dana untuk membeli tahu atau tempe, tidak bisa nanti secara tiba-tiba dirubah untuk bayar utang BPJS. Penganggaran itu, sambung Yaya, sudah fix tiap dinasnya lewat pembahasan yang cukup alot. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perolehan kursi legislatif daerah di Dapil 3 Kuningan, diprediksi menempatkan PKB sebagai penguasa di dapil neraka tersebut. PKB, diprediksi bisa mengantarkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hj Lin Yulyanti, Caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Kuningan dapil 2, mengkalim bahwa pihaknya, sementara ini sudah mengantongi 6.040 suara. Angka...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Lima pimpinan fraksi DPRD Kuningan, Selasa (28/11/2023) malam, bertemu dengan Bupati H Acep Purnama. Lokasinya di Kafe 39 Ciawigebang. Pertemuan tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan diminta memeriksa tim Baperjakat (Badan Pertimbaban Jabatan dan Kepangkatan) terkait mutasi yang digelar. Hal itu, diutarakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas hanya oleh beberapa elite saja yaitu orang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan mengagendakan reses pekan ini mulai 13-18 April 2023, menjelang berakhirnya bulan Ramadhan. Reses sendiri, merupakan agenda para anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya menetapkan Badan Kehormatan (BK), Rapat Internal DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (12/4/2023), dilanjutkan menetapkan formasi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) lainnya....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kocok ulang Alat Kelengakapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, akhirnya resmi dilakukan dengan Rapat Paripurna Internal DPRD, Rabu (12/4/2023) siang. Rapat Penyampaian...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Ika Siti Rahmatika SE bersama keluarga berangkat umroh pada Jumat (23/9/2022) kemarin. Acep,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi PKS, melakukan aksi membentangkan tulisan menolak BBM dalam Rapat Paripurna di gedung dewan pada Kamis (15/9/2022)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, nampak dipenuhi karangan bunga berisikan ucapan selamat. Bahkan salah satunya datang dari gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (19/4/2022) siang tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan menyerahkan surat jawaban beserta berkas pendukung PAW anggota dewan, ke pimpinan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan dan anggota DPRD, ikut lesehan di pinggir jalan saat menerima sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan melakukan aksi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ricuh yang berawal dari debat alot terjadi pada saat rapat paripurna mengenai pembahasan perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Rapat Paripurna Internal DPRD tentang usulan perubahan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, Rabu (6/4/2022) siang, jadi sorotan...

Education

KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat datang melakukan aksi ke gedung DPRD Kuningan, Selasa (29/3/2022) sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksi...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat menyambangi gedung DPRD Kuningan pada Jumat (25/3/2022) siang. Ketua Umum...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Salah seorang anggota DPRD Kuningan dikabarkan dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kuningan. Info tersebut mulai merebak di gedung parlemen daerah. Belum diketahui...

Business

KUNINGAN (MASS) – Program peternakan sapi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank BJB untuk tahap 2 rupanya tersendat. Calon penerima bantuan kredit tersebut hingga...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Anggapan ‘Rapat Goblog” seperti yang tertuang dalam status FB Kang Dede Sembada, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Dede...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Satu pernyataan cukup nyeleneh tapi masuk akal terlontar dari salah seorang anggota DPRD Kuningan, Susanto. Politisi PKB ini menduga, Kuningan juara...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kabar mengejutkan muncul dari gedung DPRD Kuningan. Dua legislator dikabarkan terpapar Covid-19. Tak heran jika terhitung Senin (11/1/2021) ini, gedung tersebut...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa DPRD merupakan salah...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tepat pukul 10.00 WIB, pada hari sidang penentuan Zul terkait diksi limbah, Senin (2/11/2020) aparat keamanan mulai siaga di depan pagar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Banyak hal unik paska demontransi mahasiswa terkait disahkannya UU Ciptaker atau yang lebih dikenal Omnibus law, di depan gedung DPRD Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Mulai Senin (7/9/2020) siang gedung DPRD Kuningan terlihat sepi. Rupanya, para wakil rakyat berangkat ke luar kota untuk kunjungan kerja (kunker)...

Advertisement