PASAWAHAN (MASS) – Kebijakan Karantina Wilayah Parsial (KWP) yang diterapkan pula oleh tiap desa menuai kritik dari mantan anggota dewan, Rakim Sungkar. Pria asal Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan ini meminta agar posko pintu masuk di tiap desa tidak seperti “Satpam Perumahan”.
“Saya amati di tiap posko pintu masuk yang didirikan di desa-desa, hanya oleh perangkat desa, hansip. Ketika ada motor atau mobil melintas, hanya ditanya, kemudian diloloskan. Kalau malam hari ada travel, hanya ditanya, ada juga yang disemprot,” ujar Rakim, Jumat (3/4/2020).
Menurutnya, pelaksanaan seperti itu kurang efektif. Mestinya, di tiap posko terdapat pula tenaga medis dengan alat tes agar mampu mendeteksi orang-orang yang masuk ke tiap desa. Kalaupun petugas di posko/perangkat desa mengarahkan ke puskesmas, namun kenyataannya puskesmas tidak buka 24 jam.
“Kan kalau ada travel dari luar kota masuk desa pada malam hari, di puskesmas kan gak ada petugas medisnya. Disuruh besok lagi. Nah, kalau sudah pulang ke rumah, siapa tahu ia sudah megang anak, megang gagang pintu dan lain-lain. Kan khawatir,” tuturnya.
Pemkab Kuningan diminta oleh Rakim turun ke lapangan melakukan pengecekan sebagai bentuk cepat tanggap. Kelengkapan tenaga medis beserta alatnya sangat dibutuhkan agar kebijakan terealisasi efektif. Dia mengatakan, virus tidak terlihat kasat mata sehingga membutuhkan tenaga medis di tiap posko desa.
“Anggaran perlu disalurkan ke situ. Ini lebih penting dari pembangunan infrastruktur. Kondisinya kan darurat. Dan selain ada tes kesehatan di posko, masyarakat di dalem (desa) juga mestinya dites. Kan tanpa ada gejala mah gak kelihatan kalau gak dites,” pinta Rakim.
“Macan Talaga” ini pun meminta agar pemerintah memikirkan masyarakat. Meski listrik digratiskan atau didiskon, kemudian hutang ditangguhkan, namun kebutuhan makan itu tidak bisa ditunda. Dengan kebijakan diam di rumah, mereka tak bisa berusaha, sedangkan kebutuhan makan tak bisa ditangguhkan.
“Masa bilang begini, nanti makannya ditunda dulu bulan depan, yang penting listrik gratis. Kan gak bisa begitu. Jadi ini patut dipikirkan oleh pemerintah,” imbuhnya.
Kaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan), Rakim pun menyarankan agar dilakukan pendataan ulang. Sebab dirinya mensinyalir, penerima PKH hanya itu-itu saja. Orang yang sudah punya motor 3 masih menjadi penerima. Sedangkan janda yang punya anak dan ngurus orang sakit, justru tidak mendapatkannya.
“Banyak yang ngeluh dari setiap desa. Bantuan teh eta deui eta deui. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang, dampak dari corona, banyak orang yang tadinya usaha, sekarang gak bisa nyari nafkah. Sedangkan kebutuhan banyak. Kalau itu kewenangan pusat, keluhan ini mesti sampai ke pusat,” pungkasnya. (deden)
