KUNINGAN (MASS)- Tuntutan warga agar terdampak pembangunan Waduk Kuningan bertemu dengan pihak terkait akhirnya terwujud pada Rabu pagi di Balai Desa Kawungsari Kecamatan Cibeuerum. Ratusan warga hadir dalam pertemuan yang akan menentukan masalah ganti rugi tersebut.
Setelah dilakukan pertemuan dari pihak BBWS, Bagian Tapem Setda Kuningan, BPN, DPrPP Kuningan dan Muspika Kecamatan Cibeureum, ternyata hingga beres acara belum mencapai kesempatan kapan ganti rugi itu dibayarkan.
Keinginan masyarakat sendiri mempersilahkan pembangunan proyek dilaksanakan, tapi dengan catatan pihak pemerintah mampu memberikan jaminan kapan waktu pembayaran ganti rugi tanah dan rumah dapat dibayar. Hal itu harus dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh para pihak yang berkaitan dangan masalah ini.
“Waduk Kuningan tidak akan difungsikan sebelum pembayaran diselesaikan. Kami akan melaporkan keinginan warga kepada Pak Bupati,” ujar Kadis DPrPP Kuningan HM Ridwan Setiawan MH, dihadapan warga, Kamis (22/11/2018).
Sementara itu, usai rapat sekitar jam 16.00 WIB, Satpam PT WIKA menemui beberapa orang warga Desa Kawungsari untuk meminta izin memindahkan semua alat-alat beratnya ke gudang. Dengan pengawalan dari masyarakat, alat-alat berat tersebut dipindahkan ke tempat penyimpanan barang.
“Sampai sekarang masyarakat terus memantau areal proyek dengan bergiliran. Hal ini agar tidak adanya aktivitias pembangunan dan PT WIKA sendiri mematuhi hal itu,” ujar Aktivis Gema Bakti (Gerakan Masyarakar Kuningan Timur) Didin Syafrudin.
Pada kesempatan itu, itu Didin menyampaikan; setelah masyarakat membaca berita yang dimuat oleh kuninganmass.com merasa heran atas pernyataan bupati, bahwa bupati telah menyampaikan informasi dan harapan pemerintah kepada Runedi warga Desa Kawungsari.
“Mereka (Asep Kusnara, Murdiono) yang mewakili warga mengatakan bahwa Runedi tidak konfirmasi atau komunikasi dengan masyarakat terkait dengan masalah ini. Intinya masyarakat akan terus berjuang sampai denga harapannya dikabulkan oleh pihak pemerintah. Mereka sudah lelah dan sudah tidak mau dijanji-janjikan lagi terkait masalah pembayaran ini,” tandasnya.(agus)
