Masalah Pengeboran Air Tanah, Warga Minta Jaminan ke Plt Bupati

KUNINGAN (MASS)- Permasalahan rencana pengeboran air tanah yang akan terjadi di Desa Kalapagung Kecamatan Kramulya hingga saat belum kelar. Aksi penolakan pada Jumat (2/2/2018) menjadi perhatian Pemkab Kuningan.

Maka  Pada Sabtu (21/4/2018) Plt Bupati Kuningan Dede Sembada datang ke Desa Kalapagunung. Desem tidak sendiir ia  didampingi oleh Kadis Lingkungan Hidup  drs H Amirudin, Kasat Pol PP Drs Indra Purwantoro) dan Kabag Humas Setda Kuningan  Dr Wahyu Hidayah.

Pada kunjungi itu Desem langsung berdialog dengan warga. Meski merasa kesal kepada Kades Kalapagunung yang sulit dihubungi dialog tetap berlangsung.

‎Pada acara dialog hadir perwakilan dari masyarakat, Ketua BPD, dan beberapa tokoh pemuda serta tokoh masyarakat desa Kalapagunung.

Sebelum melakukan tinjauan lapangan, dilakukan dialog 3 unsur (Pemda, Perusahaan dan Masyarakat). Dialog dipimpin langsung oleh Desem yanggmenyampaikan latar belakang tentang sidak, karena adanya gejolak di masyarakat tentang penolakan pengeboran oleh PT Sinde Budi Sentosa oleh masyarakat.

‎Bukan hanya Plt Bupati,  Kadis LH pun menyampaikan bahwa Pemda Kuningan belum membuat rekomendasi izin lingkungan, sehingga akan dilakukan kajian sebelum mengeluarkan rekomendasi

‎Sementara dari Pihak PT Sinde  yang diwakili oleh Noni selaku penanggungjawab Perusahaan menyampaikan bahwa proses perizinan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan.

‎Terakait pernyataan pihak perusahaan ,  Ketua BPD Dedi Suhandi langsung merespon. Menurutnya proses perizinan yang dilakukan terkesan tertutup karena tidak adanya sosialisasi yang melibatkan unsur terkait di masyarakat  baik BPD, LPM, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat.

Bahkan tandatangan izin tetanggapun ada beberapa kejanggalan, diantaranya tandatangan oleh bukan orang yang dilokasi terdekat. Selain itu, adanya tanah titisara di dalam lokasi PT Sinde Budi Sentosa.

Yang informasinya lanjutdia, masih simpang siur status hukumnya, apakah di sewa, atau dibeli (tukar guling). Hal inilah yg menjadi tanda tanya warga.

“Pembentengan tinggi yang dilakukan oleh PT Sinde  telah menutup akses warga untuk menuju sawah garapannya. Bahkan ada saluran air untuk pengairan persawahan tertutup oleh pembangunan benteng tersebut,” tandas Dedi.

‎Sementara menanggapi keluhan dan gejolak warga, Plt Bupati akan membentuk tim dalam penyelesaiannya, baik tentang rekomendasi, maupun aset desa yang digunakan.

Pada acara dialog itu, dari warga  muncul pertanyaan kenapa izin dari provinsi sudha diterbitkan. sSementara izin rekomendasi dari dinas LH belum keluar  sebagai mana yg disampaikan oleh Kadis LH..

‎Jika izin tetap berlanjut, warga desa Kalapagunung meminta jaminan/garansi dari Pemda dan perusahaan, bahwa jika saat nanti terjadi bencana akibat dilakukannya pengeboran, maka seluruh warga terdampak akan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah dan warga desa Kalapagunung. dan ‎Jika pemerintah dan perusahaan TDK sanggup menerbitkan surat jaminan / garansi, maka seluruh warga dengan tegas menolak pengeboran. (agus)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com