KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya menyangkut persoalan kemiskinan dan pengangguran, dari sisi kemandirian pun Pemkab Kuningan dinilai menurun. Terutama dilihat dari pendapatan pada APBD, ketergantungan terhadap kucuran pusat kian membesar.
Pernyataan tersebut dilontarkan Yaya, jubir dari Fraksi PKS dalam paripurna LPj APBD 2019 Selasa (14/7/2020). Ia mengukurnya dimulai 2017, tingkat kemandirian berada di 15,62%. Namun pada 2018 menurun jadi 13,26%. Tahun 2019 semakin turun, menjadi 12,24%.
“Jadi tingkat ketergantuan keuangan Kabupaten Kuningan terhadap pemerintah pusat secara rata-rata masih diatas 75%. F-PKS menyesalkan mengapa rasio kemandirian daerah terus turun. Oleh karena itu kami meminta penjelasan,” tandas Yaya.
PKS pun mempertanyakan masalah pinjaman 15 miliar rupiah yang dicairkan bank bjb pada 29 Juli 2019. Menurutnya, pinjaman tersebut belum mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, yang menunjukan bahwa tidak terdapat kekurangan kas atau defisit daerah.
“Pinjaman itu tidak segera dilunasi selama 3 bulan sehingga menumpuk beban bunga senilai Rp473,9 juta beserta biaya provisi 90,” ungkapnya.
Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran atas pembayaran bunga bank, provisi dan biaya notaris sebesar Rp593,9 juta. Hal itu dipertanyakan oleh fraksi PKS. (deden)
