Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Kekhawatiran Gasak Soal APBD Dijawab Oleh Plt Bupati

KUNINGAN (MASS) – Kekhawatiran Gerakan Satu Kuningan (Gasak) soal kucuran dana APBD yang menguntungkan calon petahana dijawab oleh Plt Bupati Dede Sembada.

“Kan bupati non aktif. Sudah barang tentu tampuk kendali pemerintahan ada di saya. Jadi kekhawatiran itu jangan terlalu dibesar-besarkan,” kata Desem saat dikonfirmasi kuninganmass.com.

Sesuai Permendagri 74/2016 tugasnya memfasilitasi pilkada, menjamin netralitas ASN dan tidak mengambil kebijakan strategis yang menguntungkan salah satu paslon.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kita bersandar pada PKPU, UU 10, UU pemda. Saya jamin netralitas ASN. Saya sudah sebarkan Surat Edaran ke seluruh SKPD agar tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Dan itulah yang mendasari kenapa harus non aktif,” jelasnya.

Desem menegaskan, selama proses penyelenggaraan pilkada pihaknya tidak akan mengambil kebijakan yang dipandang menguntungkan salah satu pihak. Adapun kebijakan yang diambil sekarang adalah kebijakan yang harus dilakukan secara umum sebagai pondasi ke depan.

“Diantaranya kebijakan TPP (Tunjangan Penghasilan Tambahan). Dasarnya rekomendasi BPK dan KPK. Kemudian kaitan dengan tanda pangkat dan pola karir, itu bagian dari reformasi birokrasi. Kan tak ada korelasinya dengan calon,” kata Desem.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Disinggung bantuan rutilahu (rumah tidak layak huni) dan proyek juksung, dia mengatakan, permendagri 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang mengaturnya. Kemudian menurut PP 18/2016 tentang perangkat daerah, bahwa bupati mendelegasikan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya.

Delegasi disini, imbuhnya, berdasarkan UU 30/2014 sudah diserahkan sepenuhnya tanggung jawab dan tanggung gugatnya kepada SKPD.

“Sehingga kita sebagai pimpinan tak mungkin intervensi ke dinas. Kewenangan ada di dinas karena sudah didelegasikan. Proyek yang nilai pekerjaannya diatas 200 juta, lelang harus ditempuh,” terangnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia menegaskan, terkait bantuan rutilahu senilai Rp7 milyar dan 200 paket proyek juksung tidak mengetahuinya. Karena disamping kegiatan di eksekutif, banyak pula kegiatan di legislatif yakni dana pokir (pokok-pokok pikiran dewan).

“Itu kewenangannya ada di SKPD. Saya mah bicara yang normatif saja. Sampai saat ini lelang belum dilaksanakan dan saya belum menerima laporan dari ULP,” ucap bupati pray itu.

Sedangkan untuk pencairan ADD maupun DD, menurut Desem itu sudah jadi kewajiban yang jadwalnya jelas. Dasar hukumnya PP 43/2014, PP 43 dan PP 60. Dulu, ADD itu biasanya 6 bulan yang artinya Juni baru keluar. Namun sekarang diketentuan Permendagri 113/2014 disebutkan bahwa satu tahun anggaran itu mulai Januari.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Ini kebijakan normatif, sehingga ADD Februari kemarin sudah turun. Karena sekarang ada Siskudes (sistem keuangan desa). Februari juga sebetulnya termasuk telat. Tapi lebih baik, karena dulu bulan Juni baru keluar,” terangnya.

Sedangkan untuk DD (Dana Desa), itu berkaitan dengan kebijakan pusat dimana jadwalnya sudah ada. Ketentuannya PP 60/2014 dan PP 8/2016. Didalamnya berbunyi, terhitung 7 hari setelah ditransfer dari rekening umum negara ke rekening umum daerah, BPKAD harus sudah mentransferkan ke rekening desa.

Terpisah, Ketua Panwaskab Kuningan Dedi Jubaedi SH didampingi anggotanya Abdul Jalil Hermawan mengatakan, jika itu terbukti maka termasuk pelanggaran. Dasar hukumnya PKPU 4 dan Perbawaslu 2017 pasal 68 poin H dan pasal 69 poin 4.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kekhawatiran Gasak kaitan dengan dugaan penggunaan APBD untuk kampanye itu, kalau terbukti ya termasuk pelanggaran,” tandasnya. (deden)

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Keberadaan baliho kampenye Capres, Pileg dan partai di pinggir jalan, belakangan meresahkan pengguna kendaraan. Pasalnya, beberapa baliho nampak condong ke badan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu Negara tentu harus sesuai dengan aturan dan meknisme yang telah ditetapkan, apalagi Indonesia merupakan sebuah negara...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Jalan protokol Siliwangi Kuningan mulai dari Bundaran Cijoho sampai Taman Kota, Jl Veteran sampai Jl Apidik, Jl Jendral Ahmad Yani sampai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebuah video yang diduga kampanye dari Hj Ika Siti Rahmatika yang notabene istri Bupati Kuningan H Acep Purnama, menyebar. Video yang...

Village

KUNINGAN (MASS) – Mulai tanggal 1 Agustus 2023 mendatang, para Calon Kepala Desa (Cakades) peserta kontestasi Pilkades serentak 2023 ini, akan mulai kampanye terbuka....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kedatangan Anies Rasyid Baswedan ke Kabupaten Kuningan, disambut meriah oleh relawan, simpatisan serta penggemarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang datang untuk...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ratusan warga, relawan dan simpatisan salah satu Bacapres untuk Pemilu 2024 nanti, nampak memenuhi kediaman H Atang Sugiono yang ada di...

Headline

KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebagai bentuk partisipasi agar Kuningan betul-betul Maju, sekelompok anak muda mulai memelototi APBD. Dalam sebuah ruang diskusi publik bernama FBA (Forum...

Government

KUNINGAN (MASS) – Alokasi dana untuk penanganan covid-19 di Kabupaten Kuningan mencapai Rp72.370.881.146 dan sudah terserap sekitar Rp28.889.947.200. Meski anggaran yang terserap masih kecil....

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Momentum penetapan dan pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Kab. Kuningan melalui Sidang Paripurna yang akan diselenggarakan Senin 30 September 2019, diharapkan menjadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Saat paripurna penetapan APBD perubahan 2019 Rabu (21/8/2019), DPRD Kuningan mengeluarkan kritikan pedas. Ini lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sepertinya halnya para PNS guru yang sumringah dana sertifikasi cair, ribuan perangkat desa pun merasakan yang sama. Bedanya yang cair adalah ADD...

Government

KUNINGAN (MASS) – Adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkup Pemkab Kuningan mulai tahun 2019 diperbincangkan. Hal itu karena dinilai TPP cukup...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Program reses para anggota legislatif dipersilakan oleh Bawaslu untuk dilaksanakan. Namun apabila reses tersebut dijadikan ajang kampanye, Bawaslu melarangnya. Terutama ditujukan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Bagi masyarakat Indonesia yang pernah melihat perpolitikan tanah air menjelang pesta demokrasi sebelum tahun 1998, pasti bisa merasakan perbedaannya dengan saat...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sejak dideklarasikan 13 September 2018, Forum Bedah APBD (FBA) Kuningan mulai unjuk gigi. Pada Kamis (29/11/2018) lalu, forum tersebut menggelar diskusi perdana...

Government

KUNINGAN (MASS)  Sepeda santai mewarnai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 yang dipustakan di lapangan Pandapa Paramartha Kuningan, Minggu (18/11) . Kampanye Germas  merupakan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mengingatkan kepada ketua RT dan RW untuk tidak ikut memobilisasi massa saat kampanye. ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut dua Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Kuningan. Dalam kunjungannya Minggu (14/10/2018), Sandiaga Uno didampingi Ketua...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam acara syukuran HUT Bhayangkara ke 72 Rabu (11/7/2018), sejumlah piagam penghargaan diberikan oleh Kapolres Kuningan AKBP Iman Setiawan SIK. Penghargaan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pilkada 2018 patut menjadi bahan evaluasi seluruh stakeholder politik di Kabupaten Kuningan. Pasalnya, surat suara tidak sah cukup fantastis hingga mencapai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Terhadap hasil pleno rekapitulasi suara KPU Kuningan, Cabup Sentosa dr Toto Taufikurohman Kosim berujar menerima. Dirinya tidak akan menggugat hasil tersebut...

Advertisement