KUNINGAN (MASS) – Catatan hutang desa yang bersumber perangkat desa dan BPD, diprotes oleh Kades Cijemit, Iman Nugraga. Meski item dan angkanya diakui, namun dirinya mengaku hanya tinggal empat item saja yang belum tertutupi.
“Kalau item dan angkanya memang seperti itu. Tapi kan setelah saya beresi, tinggal 4 item saja yang belum,” sergah Iman kala mendatangi kantor kuninganmass.com, Jumat (12/1/2018).
Empat item tersebut, antara lain SIUP BUMDes senilai Rp 5 juta, IP (Infrastruktur Pedesaan) Rp 23 juta, pajak PPn PPh Rp 46 juta dan UEP Rp 29 juta. Jadi totalnya Rp 103 juta.
Kepada portal ini Iman menjelaskan pengaturan keuangan yang sulit dipahami orang biasa. Intinya, ia tidak mengakui jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Awalnya memang tahun 2015 ada dana yang digunakan untuk kegiatan di luar APBDes. Seperti perjuangan Karang Taruna Rp18 juta, Gapura Rp6 juta, PAUD Rp11 juta, gadung Rp20 juta, PBB Rp7 juta, PPn PPh Rp23 juta dan Prona Rp7 juta,” paparnya.
Penggunaan dana yang diakui oleh Iman ditutupi dulu olehnya, berimbas kepada dana kegiatan yang masuk APBDes. Seperti untuk hordeng Rp7 juta, BPJS Rp12 juta, siswa berprestasi Rp4 juta, kemit Rp1,8 juta, posyandu Rp2,85 juta, IP Sukacai Rp23 juta, pendamping IP Rp20 juta, pelatihan perangkat Rp5 juta dan ijin BUMDes Rp5 juta.
“Tapi itu bukan dimakan sama saya. Nah selanjutnya bisa ditutupi sehingga tinggal beberapa item saja yang belum. Sampai tahun 2016 dan 2017, berarti yang belum hanya 4 item yang tadi saya sebutkan,” terang Iman.
Dalam masalah itu dirinya mengaku salah. Terlebih selaku kades yang mesti bertanggung jawab. Namun ia tidak terima apabila dituduh korupsi. Sebab dana-dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Salahnya saya juga kurang transfaran ke rekan-rekan (perangkat) sehingga kejadiannya jadi seperti ini,” ungkap Iman.
Terkait mundur massal, dirinya pun meluruskan. Waktu itu 12 perangkat desa menyatakan mogok kerja. Namun dalam kenyataannya hanya 4 perangkat saja yang mogok. (deden)
