Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Jika PPNS Dibentuk, Jius: Personilnya Mampu Adil Gak?

KUNINGAN (Mass) – Salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kini tengah dibahas Pansus DPRD Kuningan, seperti tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kuningan H Uus Yusuf SE. Bahkan Jius sapaan akrab H Uus Yusuf SE mempertanyakan, personil yang terlibat sebagai PPNS itu apakah mampu bersikap adil atau tidak dalam penindakan.

“Personil PPNS ini diatasnya itu kan Sekda, Sat Pol PP, Bagian Hukum Setda dan banyak lagi, ada sekitar 25 orang. Cuma disini dibutuhkan orang-orang dalam melakukan penindakan nanti itu benar-benar adil, nah mampu gak kalau misalkan malah pemerintah sendiri yang melanggar agar ditindak,” kata Jius seraya meragukan keprofesionalitasan personil PPNS jika Perda telah disahkan kepada kuninganmass.com, Jumat (7/4).

Namun, bagi Jius sendiri, adanya Raperda itu sudah cukup bagus sebagai tindak lanjut dari penindakan Trantibmas. PPNS nantinya akan menindaklanjuti, tentang kebijakan yang mengatur terhadap para pelanggar Perda.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Misalkan saat rapat, Sat Pol PP mencontohkan tentang masyarakat yang melanggar aturan sempadan jalan, disitu ada laporan dan kalau tidak segera dibenahi akan dibongkar, dan ini bisa saja masuk ke wilayah Pidana atau denda atau apa lah. Intinya kembali lagi kalau melakukan segala sesuatu itu, yang membuat aturan dan yang akan melaksanakan aturan itu sendiri harus benar dulu. Misalnya gedung kesenian tuh, yang sampai saat ini tidak keluar IMBnya, itu bagaimana? kalau Perda ini keluar, bisa engga PPNS menindak itu,” bebernya.

Oleh sebab itu kata Jius, jika pemerintahnya sendiri melakukan pelanggaran, lalu apa yang akan dilakukan oleh PPNS itu sendiri.

Kan ada banyak bangunan milik pemerintah tidak memiliki IMB, kalau Perda ini dilaksanakan, apakah bisa dia melakukan penindakan terhadap apa yang dilanggar oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Jangan berbicara ke masyarakat dulu, kitanya harus benar dulu dong,” tegasnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebab menurutnya, PPNS itu nantinya memiliki dua fungsi yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat, dan PNS itu sendiri yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. “Artinya, Perda tersebut tidak hanya akan berlaku bagi PNS, melainkan juga berlaku bagi masyarakat umum,” tandasnya.

Namun jika akhirnya Perda memang dipaksakan agar disahkan, Jius menekankan, agar personil PPNS itu diisi orang-orang yang betul-betul komitmen terhadap aturan dengan dilaksanakan secara tegas. Setelah Perda itu disahkan, PPNS juga harus benar-benar siap menampung banyak pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja juga dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. (andri)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Program pengadaan PJU (Penerangan Jalan Umum) Kuningan Caang, diwacanakan digelar Pansus oleh DPRD Kabupaten Kuningan. Nampaknya, wacana tersebut disambut baik warga...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Program Pemasangan PJU Kuningan Caang yang dianggarkan lebih dari 100 Milliar dari Bantuan Provinsi Jawa Barat, sejak awal memang penuh kontroversi....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Belakangan, Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah diterpa berbagai isu, mulai dari soal proyek pengadaan PJU, dugaan Gratifikasi Mall, sampai Anggaran Makan Minum....

Government

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan, menuding penyebab gagal bayar karena adanya target pendapatan yang tidak terukur secara rasional. Hal itu, disampaikan juru bicara...

Government

KUNINGAN (MASS) – Saat rapat bersama para kontraktor yang tergabung dalam beberapa organisasi, Rabu (10/5/2023) siang, Pansus Tunda Bayar APBD TA 2023 justru sempat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Isu Gagal Bayar atau yang selalu diklaim “tunda bayar” ini menarik sekali untuk diikuti perkembangan isunya. Yang terbaru adalah isunya gagal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Headline

KUNINGAN (MASS) – SK personalia dan tugas Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022, ternyata sempat “kadaluarsa”. Pasalnya, dalam SK pimpinan, tugas Pansus harusnya bisa...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Petang ini, Selasa (11/4/2023) ini, 4 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan nampak mengikuti buka bersama yang diikuti pimpinan partai dan pimpinan DPRD....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 DPRD Kabupaten Kuningan Yudi Budiana (F-Golkar) menjawab tuduhan-tuduhan yang disematkan ke Pansus. Pada kuninganmass,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan membantah kunjungan ke Tegal merupakan agenda Pansus Tunda Bayar Pemkab Kuningan 2022. Agenda ke Tegal, adalah agenda Banmus...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kepala Desa Jagara Kecamatan Darma Umar Hidayat turut mengomentari kinerja pansus Tunda Bayar Pemkab Kuningan 2022 yang digagas DPRD beberapa waktu...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan Pansus Tunda Bayar APBD TA 2022 terhadap beberapa SKPD dalam dua hari ini, Senin-Selasa (21-22/2/2023), nampaknya belum menunjukkan progres yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – BPKAD dan Bappenda Kabupaten Kuningan nampak memenuhi undangan Pansus Tunda Bayar APBD 2022 yang diinisiasi DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (21/2/2023) siang....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah banyaknya aspirasi masyarakat ke Partai Golkar melalui para kader dan petingginya soal Gagal Bayar APBD TA 2023, Pengurus DPD dan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meski sudah penyampaian fraksi, Rapat Paripurna DPRD soal Gagal Bayar APBD TA 2022, berlangsung alot, Rabu (15/2/2023) sore. Pasalnya, meski sudah...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Fraksi demi fraksi menyampaikan pandangannya soal pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD TA 2022 dalam Rapat Paripurna, Rabu (15/2/2023) sore ini. Setidaknya,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Rapat Paripurna pembentukan Pansus Gagal Bayar APBD Ta 2023 diagendakan akan digelar besok, Rabu (14/2/2023) siang. Kepastian jadwal itu, selain sempat...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pasca Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (10/2/2023) pagi, diperoleh kesepakatan bakaldiagendakan Banmus (Badan Musyawarah). Hal itu diutarakan Ketua DPRD...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Istilah kebelet atau buru-buru soal usulan Pansus Gagal Bayar, dibantah fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuningan yang mengajukanya. Hal itu, disampaikan lima fraksi...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy SE menganggap lama atau tidaknya memproses surat usulan Pansus, sangat relative. Nuzul, mengatakan hal itu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pentolan LSM Geram, Rudi Idham Malik menilai pernyataan sikap 5 fraksi yang mendukung pembentukan Pansus soal “Gagal/Tinda Bayar” APBD TA 2023,...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Lima (5) fraksi DPRD Kabupaten Kuningan mendesak pembentukan Pansus perihal gagal/tunda bayar Pemda APBD TA 2022. Pendesakan pansus tersebut, dilakukan kelima...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 7 dari total 8 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan, secara berbarengan mengusulkan Pansus soal Gagal Bayar Pemda pada APBD TA 2022....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH mengaku siap menghadapi apapun yang terjadi perihal gagal bayar atau tunda bayar proyek Pemda...

Government

KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan akhirnya mengesahkan lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari enam Raperda yang diusulkan Pemkab Kuningan pada Rapat Paripurna...

Politics

KUNINGAN (Mass) – DPRD Kabupaten Kuningan bakal menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemkab Kuningan pada Senin (14/5) esok hari. Namun...

Government

KUNINGAN (Mass) – Sekalipun DPRD Kuningan telah membentuk Pansus untuk membahas enam buah rancangan peraturan daerah (Raperda), namun hingga kini enam buah Raperda itu...

Advertisement