Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Hutang BPJS Didesak Untuk Dipansuskan

KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya fantastis hingga mencapai 89 milyar, nampaknya masih mengundang kepenasaranan banyak orang. Terlebih tahun ini hutang tersebut harus dibayar dari APBD yang notabene uang rakyat.

“Masalah hutang BPJS ini kita akan panggil Dinas Kesehatan untuk mengawali pendalaman. Karena perlu penjelasan dulu dari instansi tersebut. Nanti perkembangannya seperti apa setelah mendengarkan penjelasan,” kata Ketua Komisi IV DPRD, H Ujang Kosasih MSi.

Soal perlu tidaknya pembahasan lewat pansus (panitia khusus), Ujang mengatakan, pansus merupakan lembaga yang terbentuk atas dasar kesepakatan. Tentu saja kesepakatan para fraksi yang ada di DPRD.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Untuk bisa melahirkan pansus, ada mekanisme yang diatur di Tatib DPRD. Jadi tergantung kepada anggota DPRD. Cuma pasti jika mau mengambil keputusan tentang sesuatu itu, pasti ada kajian,” sebutnya.

Kajian itu, imbuh Ujang, dapat dilihat dari sisi yuridis, sosiologis atau sisi lain yang dianggap penting untuk jadi referensi dalam memutuskan pansus atau tidak.

Terpisah, Praktisi Hukum Abdul Haris SH mendesak agar masalah hutang BPJS dipansuskan. Sebab segala persoalan itu harus terang benderang dalam memberikan pencerdasan dan pencerahan kepada masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kasihan rakyat yang tak tahu apa-apa, sekarang malah jadi menanggung hutang 89 milyar. Padahal itu diambil dari APBD yang sumbernya dari pajak rakyat dan pendapatan lainnya. APBD kan uang rakyat,” ketus Haris.

Pada saat rakyatnya menanggung hutang, wakilnya di dewan malah berleha-leha. Padahal karena hutangnya sejak 2005 maka seharusnya tiap paripurna itu dibahas.

“Masa dewan tak tahu sih. Buat apa ada sidang paripurna dengan halaman parkir gedung yang sekarang diperluas pula. Ini mah proyek di dinas-dinas dipotong untuk bayar hutang BPJS, tapi dana pokir tidak ada satupun yang dipotong. Ada apa ini legislatif, terus terang saya prihatin,” ucapnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebagai orang hukum ia mempertanyakan dasarnya darimana pembayaran hutang pemerintahan masa lampau dibayarkan sekarang. Dewan mestinya jangan diam. Haris merasa heran kenapa tidak ada satu anggota dewan pun yang berani menyentuh masalah hutang BPJS.

“Buat apa ada sidang paripurna yang rutin dan menghabiskan anggaran besar. Selama ini dewan kerja apa?. Wakil ketua DPRD kan ada tuh yang orang kesehatan. Kerjanya apa di dewan?,” ketus Haris.

Dia berharap kalau pemerintahan daerah Kuningan ini mau dinilai kredibel oleh public maka persoalan hutang BPJS mesti jelas. Para birokrat yang sudah ikut spamen pasti memahaminya. Pengeluaran uang yang jumlahnya puluhan milyar tentu harus jelas.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Mau gitu membayar hutang masa lalu? Telaah dulu itu jaman siapa. Kenapa baru sekarang mau dibayarnya. Saya prihatin terhadap SKPD, begitu juga dewan. Dewan seharusnya bisa mempertanggungjawabkan perda yang telah dibuatnya,” pungkas pria bertubuh semampai itu. (deden)

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Berdasarkan data sementara dari pleno kecamatan yang telah selesai dilaksanakan, diketahui sejumlah caleg yang memperoleh suara paling besar. Setidaknya ada 10...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Untuk skala kabupaten, H Ujang Kosasih MSi yang maju dari dapil 3 Kuningan belum ada yang menandingi. Meski H Agus Sugiyono...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meski Ganjar-Mahfud, capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan kalah telak, namun Kabupaten Kuningan masih “merah”. Terbukti dari prediksi komposisi kursi di DPRD,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perolehan kursi legislatif daerah di Dapil 3 Kuningan, diprediksi menempatkan PKB sebagai penguasa di dapil neraka tersebut. PKB, diprediksi bisa mengantarkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hj Lin Yulyanti, Caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Kuningan dapil 2, mengkalim bahwa pihaknya, sementara ini sudah mengantongi 6.040 suara. Angka...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Di hari terakhir kampanye sebelum memasuki masa tenang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan menyelenggarakan agenda yang dikenal sebagai PKB Usik...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Lima pimpinan fraksi DPRD Kuningan, Selasa (28/11/2023) malam, bertemu dengan Bupati H Acep Purnama. Lokasinya di Kafe 39 Ciawigebang. Pertemuan tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan diminta memeriksa tim Baperjakat (Badan Pertimbaban Jabatan dan Kepangkatan) terkait mutasi yang digelar. Hal itu, diutarakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas hanya oleh beberapa elite saja yaitu orang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Suasana meriah dengan nuansa serba hijau, terlihat di kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kuningan. Puluhan karangan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebagai wadah berkumpulnya para ulama dan ustad NU, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) rutin berqurban tiap Idul Adha. Bahkan jumlah hewan yang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Lirikan” sejumlah partai terhadap sosok Hanyen Tenggono, setelah lepas dari Gerindra, tak berhenti. Kali ini PKB yang melakukan pertemuan dengan bos...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan mengagendakan reses pekan ini mulai 13-18 April 2023, menjelang berakhirnya bulan Ramadhan. Reses sendiri, merupakan agenda para anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya menetapkan Badan Kehormatan (BK), Rapat Internal DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (12/4/2023), dilanjutkan menetapkan formasi AKD (Alat Kelengkapan DPRD) lainnya....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kocok ulang Alat Kelengakapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, akhirnya resmi dilakukan dengan Rapat Paripurna Internal DPRD, Rabu (12/4/2023) siang. Rapat Penyampaian...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meskipun menjabat ketua partainya sendiri, H Ujang Kosasih MSi ikut serta diuji agar bisa lolos jadi caleg 2024. Bersama 59 bacaleg...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH dan Ika Siti Rahmatika SE bersama keluarga berangkat umroh pada Jumat (23/9/2022) kemarin. Acep,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi PKS, melakukan aksi membentangkan tulisan menolak BBM dalam Rapat Paripurna di gedung dewan pada Kamis (15/9/2022)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, nampak dipenuhi karangan bunga berisikan ucapan selamat. Bahkan salah satunya datang dari gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Selasa (19/4/2022) siang tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan menyerahkan surat jawaban beserta berkas pendukung PAW anggota dewan, ke pimpinan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pimpinan dan anggota DPRD, ikut lesehan di pinggir jalan saat menerima sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kuningan melakukan aksi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ricuh yang berawal dari debat alot terjadi pada saat rapat paripurna mengenai pembahasan perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Rapat Paripurna Internal DPRD tentang usulan perubahan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kabupaten Kuningan, Rabu (6/4/2022) siang, jadi sorotan...

Education

KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat datang melakukan aksi ke gedung DPRD Kuningan, Selasa (29/3/2022) sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksi...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan terlihat menyambangi gedung DPRD Kuningan pada Jumat (25/3/2022) siang. Ketua Umum...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Mencuatnya isu oknum anggota dewan terlibat pengadaan komoditas sembako bansos membuat sejumlah petinggi parpol angkat bicara. Dari banyak partai yang ada...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Dari sisi pengadaan komoditas sembako bansos, Ketua DPC PKB Kuningan, H Ujang Kosasih MSi menegaskan, anggota dewan dari partainya tidak ada...

Advertisement