Kuningan Krisis Kepsek, Apakah Gara-gara “Mahar”?

KUNINGAN (MASS)- Saat ini Kabupaten Kuningan boleh dibilang mengalami krisis untuk jabatan  kepala sekolah. Buktinya ada 71 jabatan kepala SDN yang kosong. Belum lagi untuk jabatan kepala SMP yang berjumlah 11 sekolah.

Disdikbud Kuningan terus berupaya melakukan perekutan kepsek. Namun, hingga saat ini belum ada hasil karena ternyata banyak para guru yang tidak berminat menjadi kepala  sekolah.

Setelah ditelusuri ternyata banyak faktor mulai dari adanya aturan baru yang mengharuskan calon kepala sekolah mengikuti diklat. Dan yang membuat para guru tidak tertarik adalah biaya untuk diklat ditanggung oleh para guru.

Mungkin kalau biayanya murah, para guru bisa mempertimbangkan, justru ini nilainya mencapai Rp10 jutan dan pelatihan dilakukan antara satu bulan hingga tiga bulan.

“Kita punya target bahwa Desember 2018 harus terisi semua. Mudah-mudahan bisa tercapai karena kalau dijabat oleh Plt tidak akan makmsimal. Seorang Plt tidak mempunyai kewenangan menandatangani rapor, belum lagi hal lainnya,” ujar Kadisdikbud Kuningan Dr H Dian Rahmat Yanuar MSi kepada wartawan di Aula Disdikbud Kuningan, Rabu (1/7/2018).

Dian yang didampingi oleh Kabid Ketanagaan Iis Santoso membantah, kalau minat menjadi kepsek minim karena harus ada uang mahar. Seperti diketahui, sudah bukan hal baru ketika ingin menjadi Kepsek harus menyedikan mahar.

Dijelaskan, untuk masalah ini pihaknya hanya mendengar ‘baunya’ tanpa melihat bukti. Dipastikan tidak ada istilah pengggunaan mahar untuk kepsek.

“Jangankan mikiran untuk menekan calon kepala sekolah agar memberikan uang mahar, untuk mencari yang minat jadi kepsek pun kami pusing. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada istilah uang mahar atau istilah lainnnya,” tandas mantan Kepala Bappeda yang diamini oleh para pejabat Disdikbud yang ikut hadir.

Meski jumlahnya hanya 71 sekolah dari jumlah 670 sekolah SD, tapi satu pun jabatan kosong tetap tidak baik dan harus segera diisi. (agus)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com