Kajari Jadi Dosen di Fakultas Hukum Uniku  

KUNINGAN (MASS)-  Mahasiswa Fakultas Hukum Uniku, Selasa pagi mendapatkan kunjungan spesial dari Kajari Kuningan Adyaksa Darma Yuliano MH. Mereka mendapatkan ilmu yang sangat penting terkait penegakan hukum.

Kajari sendiri hadir sebagai dosen tamu. Bagi dia, Uniku bukan tempat baru karena pernah hadir sebagai dosen universitas, dosen fakultas dan sekarang dosen tamu.

“Saya hadir diundang sebagai dosen tamu oleh Pak Dekan Haris. Saya   Memberikan kuliah dengan materi kekuatan alat bukti dalam proses persidangan pidana,” jelasnya Adyaksa kepada kuninganmass.com, Selasa (27/11/2018).

Dalam kesempatan itu kajari memberikan penjabaran kepada 50 mahasiwa dari semester 1 hingga 5. Ia terangkan bahwa ada dunia akademisi dan dunia praktisi

“Jadi saya sampaikan bagaimana antara akademisi dan praktisi. Bagimana proses persidangan, pengutan alat bukti dipersidangan,” sebutnya.

Juga  lanjut dia, bagaimana merekayasa ala bukti. Bukan dalam pengertian negatif. Sebagai contoh  keterangan saksi.

Dikatakan, proses kejadian laka lantas, biasanya dalam terjadi perjalanan bukan warga Kuningan. Tentu kesulitan menghadirkan mereka suatu saat, makanya keterangan saksinya  biasanya diambil sumpahnya.

Hal ini  supaya menjadi kuata alat buktinya. Apabila diajukan dipersidangan saksi tidak hadir semua boleh membaca, dibacakan.

“Sehingga BAP yang dibuat dengan kekuatan sumpah  dan dibacakan dipersidangan, itu sama dengan kekuatan alat bukti,” tambah kajari yang baru bertugas di Kuningan itu.

Diterangkan, contoh –contoh seperti itu yang biasanya penegak hukum manfaatkan untuk  mengantispasi kesulitan pengumpulan alat bukti  supaya mereka tahu.

Dalam kuliah umum itu juga, kajari membahas bagaimana  pengertian saksi. Dulu berdasarkan KUHP  sebelum 2010, keterangan saksi orang adalah orang yang mendengar , mengalami sendiri dan melihat.

“Pasca  putusan MK nomor 65 2010 tahunnya sebenarnya putusannya adalah 2011. Orang yang mendengar dari orang yang mengetahui peristiwa  pidana bisa sebagai keterangan saksi. Ini untuk melindunga hak-hak tersangkan dan terdakwa,” jelasnya.

Termasuk alat bukti eletronik dan dokumen eletronik berdasarkan UU ITE  dan tindak pidana pencucian uang.  Disitulah ada perluasan alat bukti.

“Jadi Kalau kita  hanya melihat alat berdasakran 183 dan 184 itu hanya menceritakan alat bukti  yang lima itu. Termasuk juga mengenai laporan hasil audit  PPATK  itu juga  bisa menjadi bukti awal untuk  mencari alat bukti,” tandasnya.

Poin-poin itu contoh-contoh dalam perkembangan praktis penegakan hukum. Dengan pemaparan yang gampalang itu selama dua jam mahasisa menjadi paham.

“Saya bukan hanya menjadi dosen tamu. Tapi kedepannya ingin Kejari dan Uniku MoU sebagai sinergitas antara kejaksaan dan dunia pendidikan,” pungkasnya. (agus)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com