Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Dewan Kritisi Penyelenggara Calhaj Kuningan

KUNINGAN (Mass) – Sempat mencuatnya sejumlah persoalan dalam pemberangkatan calon jamaah haji Kuningan, akhirnya menuai kritikan dari DPRD Kabupaten Kuningan khususnya Ketua Komisi IV DPRD, Tresnadi SE. Persoalan seperti belum diterimanya visa bagi para Calhaj, hingga pemberangkatan Calhaj yang terkesan dipaksakan dinilai tugas penyelenggara Haji tidak maksimal.

“Kita kan ada dua kloter ya, kloter pertama tanggal 10 dan kedua tanggal 30. Nah untuk yang berangkat tanggal 10 ada permasalahan visa itu belum keluar, kalau tidak salah 116 orang, sehingga yang 116 ini ditunda keberangkatannya menjadi tanggal 30 nanti,” ucap politisi PDI Perjuangan, Tresnadi kepada kuninganmass.com di gedung DPRD Kuningan kemarin, Kamis (11/8).

Sebaliknya lanjut Tres sapaan akrabnya, karena kuota pada pemberangkatan tanggal 10 itu harus terpenuhi, maka jamaah yang berangkat tanggal 30 dengan kelengkapan visa itu dipajukan pemberangkatannya. Bahkan, adapula Calhaj yang harus berangkat shubuh.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Memang dapat dibayangkan bagaimana kerepotan dan beban psikologis dari para Calhaj itu. Mungkin ada yang sedang di Surabaya, Lampung atau belum melakukan Halal Bil Halal dan lain sebagainya, kan itu mungkin saja karena mendadak, dan ini sangat disayangkan,” ungkapnya.

Terlebih, dari anggaran APBD untuk pemberangkatan dan penjemputan para jamaah haji itu kata Tres, nilainya sekitar Rp300 Juta. “Kalau gak salah Rp300 Jutaan yah, tapi perlu dilihat lagi nanti. Tentunya, ini perlu ditelusuri dan didalami untuk perbaikan penyelenggaraan dan pelayanan kedepan,” ujarnya.

Baginya, penyelenggaraan Haji oleh Departemen Agama ini seharusnya menjadi kegiatan yang mahkota. Sehingga, persiapan yang dilakukan juga harus matang jauh-jauh hari.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Rasanya juga baru kali ini, setelah beberapa puluh tahun juga ini terjadi kan. Nah ini kenapa, tentu nanti setelah pemberangkatan akan ada penelusuran, apakah ada unsur-unsur perubahan data sehingga terjadi seperti ini atau tidak, siapa yang harus bertanggungjawab, ini bukan urusan main-main dan baru pertama terjadi di Kuningan,” pungkasnya.(andri)

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Advertisement