Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Dampak Nyata Akibat Pungli bagi Masyarakat dan Pemerintah

KUNINGAN (MASS) – Pada kesempatan ini kita tidak lagi membahas korupsi secara terminologis, baik dari sisi pengertian, unsur – unsur maupun jenisnya, melainkan fokus pada pembahasan strategi pencegahannya. Namun sebelum membahas terkait strategi, ada baiknya kita bahas dulu dampak dari korupsi, khususnya masalah pungutan liar. Jadi objek bahasan kali ini fokus pada pungutan liar (pungli) yang cukup meresahkan masyarakat. Namanya juga pungutan liar, jadi pungutan ini adalah pungutan yang dilakukan tanpa memiliki dasar hukum yang legal. Karena tanpa dasar hukum yang legal, maka pungutan jenis ini bisa dipastikan masuk ke kantong pribadi atau kantong kelompok orang. Jadi pasti tidak masuk ke kas negara.

Adapun dampak negatif yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli ini, antara lain adalah :

  • Biaya ekonomi tinggi, artinya biaya untuk memproduksi sesuatu baik barang atau jasa menjadi tinggi alias mahal. Biaya produksi yang tinggi ini ujung – ujungnya akan menjadi beban rakyat selaku konsumen dari barang/ jasa terkait.
  • Merusaknya tatanan peradaban masyarakat, maksudnya secara psikososial akan merusak nilai – nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian dan ketulusan. Peradaban tata kelola pelayanan yang melayani, telah berubah menjadi tata kelola pelayanan berdasarkan jumlah setoran. Yang memberi “uang pengertian” akan dilayani dengan cepat, sementara masyarakat yang mengikuti aturan harus menelan pil pahit antrian dan keruwetan yang panjang. Akhirnya rusaklah tatanan peradaban yang luhur menjadi peradaban suap dan sogok.
  • Menciptakan masalah dan kesenjangan sosial, artinya tercipta jarak yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur.
  • Menghambat pembangunan, maksudnya karena pungutan – pungutan yang dimaksud tidak masuk ke kas negara, melainkan ke kas pribadi maka kas negara menjadi minim. Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak keterbatasan untuk mewujudkan cita – cita mulia dalam melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Padahal masyarakat sendiri sesungguhnya sudah banyak mengeluarkan uang untuk berbagai jenis pungutan liar ini, tetapi uang-nya hanya masuk ke kas pribadi maka akhirnya rakyat juga yang sangat dirugikan. Oleh karena itu gagasan tentang pembentukan Satgas Saber Pungli sejatinya adalah niat luhur pemerintah untuk memberantas pungli dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.
  • Dan yang terakhir akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu hilang, maka apa lagi yang bisa diharapkan? Jadi agar kepercayaan tidak hilang, maka seluruh aparatur pemerintahan harus bersungguh – sungguh melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli, bahkan lebih dari itu harus berupaya maksimal untuk mencegah jangan sampai ada pungli. Lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli ) harus menjadi cita – cita nasional dalam membersihkan segala jenis pungli dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tata pemerintahan.

Mengingat dampak yang luar biasa seperti diuraikan di atas, marilah semua pihak dengan itikad yang baik untuk bahu membahu mencegah pungli. Bukan orangnya yang kita benci, tapi kita benci akan perbuatannya. Akses masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan harus dibuka lebar selama semua didasari oleh keinginan mulia untuk meluruskan arah dan niat pembangunan agar keadilan sosial bisa dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.***

Penulis: Dede Farhan Aulawi (Pemerhati Perilaku Koruptif)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Law

KUNINGAN (MASS) – Kasus korupsi UPK Amanah Luragung memasuki babak baru. Tim Penyidik Kejaksaan Negri (Kejari) Kuningan, resmi menyerahkan tersangkanya ke Tim Jaksa Penuntut...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, bersama Seksi Intelijen, menyerahkan mantan Kuwu Sigaranten Kecamatan Ciwaru ke Lapas...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Terjadi keributan antara masyarakat dan pengelola bansos saat mediasi permasalahan distribusi bansos di Kantor Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang pada Senin...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Di dunia ini, dalam sistem pemerintahan, muncul berbagai penyalah guna baik  sengaja maupun tidak sengaja. Pejabat yang berkuasa sering menyalahgunakan kekuasaan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Tersangka tindak pidana korupsi PT Pegadaian Cabang Cilimus, resmi ditahan hari ini, Rabu (11/1/2023) oleh Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Hari anti korupsi ialah hari yang diperingati setiap tanggal 9 Desember untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan korupsi....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Praktisi hukum sekaligus advokat Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kabupaten Kuningan, Asmanul Husna SH turut menyoroti soal polemik dugaan pungutan pelamar Pabrik...

Law

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Acep Purnama SH MH, silang pendapat dengan Inspektorat Dewiawan M Si, soal pengajuan proposal HUT RI dan Harjad yang...

Education

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyyah (IMM) Kuningan, kembali menyerukan aksi yang bertajuk “Seruan Aksi 2.0 !!!” Seruan aksi...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Pungutan liar, yang kerap identik dengan tindakan kriminal yang meresahkan di jalanan, kini perlahan mulai bergeser. Oknum birokrat yang notabene merupakan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 4 orang pelaku pungli, atau yang juga dikenal sebagai Pa Ogah, terjaring Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan pada Sabtu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kejaksaan Negri Kuningan berbalik berang kala terus dipojokan dengan dugaan ‘potong kue’ perihal kasus P2L yang tengah diprosesnya. Plt Kejari Kuningan...

Government

KUNINGAN (MASS) – BEM STKIPM Kuningan melalui sekertarisnya Amar Ma’arif mempertanyakan fungsi eksekutif dan yudikatif soal kasus P2L Diskatan Kuningan. “Pada kasus ini ada...

Government

KUNINGAN (MASS) – BEM Unisa melalui Staf Mendagrinya Alif Alvinas mempertanyakan kerja Kejaksaan Negri Kuningan perihal kasus P2L Diskatan dengan jumlah nilai mencapai 1,75...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua Gardah Kabupaten Kuningan yang juga sekretaris DPD Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia Kab. Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana SH, turut mengomentri...

Netizen Mass

Bagaimana langkah kamiDisaat pandemi seperti iniTakada pilihanRasanya seperti tahananBeberapa saudara kami Meregang nyawa akhirnya matiIronisnya sebagian takpercayaPandemi adaBahkan bilang itu hanya pantomim politik Abai...

Government

KUNINGAN (MASS)-  Rabu (5/5/2021) ditelah digelar  persidangan ke – 7 Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan Ahli...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah pihak Kejari Kuningan melakukan jumpa pres terkait kasus korupsi Kepala SMKN I Luragung yang sudah P21. Kamis (25/2/2020) giliran Satreskrim...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Genderang perang melawan korupsi ditabuhkan oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) ELIT yang berlokasi di Desa Margasari Kecamatan Luragung. Konsen LBH tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dugaan potongan dana PKH Rp10 ribu jadi pembicaraan Wakil Bupati HM Ridho Suganda kala dikonfirmasi kuninganmass.com. Ia juga bicara soal penyegelan...

Anything

KUNINGAN (MASS) –  Pengakuan dari Korwil Jabar PKH terkait ada jasa bayar yang dilakukan beberapa agen dalam setiap transaksi PKH menjadi perhatian semua pihak....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Semangat reformasi 1997/1998 membawa dampak banyak perubahan di Indonesia. Salah satu yang paling santer adalah semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pada acara sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Kuningan kepada wartawan pada Kamis (21/3/2019) lalu di Gedung Permata, ternyata banyak pertanyaan yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekretaris III Satgas Saber Pungli Provinsi Jabar, Jaksa Madya Otong Hendra Rahayu menuturkan,  masyarakat bisa melaporkan pihak sekolah yang melakukan pungli...

Government

KUNINGAN (MASS)- Lama tak terdengar, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar ( Saber Pungli ) Kabupaten Kuningan menggelar sosialisasi Saber Pungli kepada para Kepala Sekolah...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Investasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mensejahterakan masyarakat, karena dengan Investasi maka pendapatan masyarakat meningkat. Tantangan investasi adalah perizinan, mulai...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Maraknya OTT yang dilakukan oleh KPK dan Saber Pungli menunjukan indikator bahwa program pemberantasan korupsi, khususnya pungutan liar masih belum optimal....

Advertisement