Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Government

Bupati Pray VS Praktisi Hukum Soal Hutang BPJS

KUNINGAN (MASS) – Dalam suasana tenang, Plt Bupati Dede Sembada mau menjelaskan soal hutang BPJS yang mencapai sekitar Rp89 milyar. Kepada kuninganmass.com di rumdinnya baru-baru ini, ia menegaskan pemda mengakui hutang tersebut.

“Pemda mengakui hutang tersebut tapi komitmen untuk menyelesaikan. Dalam menyelesaikannya tentu berdasarkan pada kemampuan keuangan yang ada,” kata Desem didampingi Kabag Humas Setda, Dr Wahyu Hidayah.

Desem melanjutkan, hal itu menjadi pelajaran bagi pemda. Ke depan, sambungnya, kaitan dengan penganggaran itu ia meminta agar memberikan informasi yang utuh kepada pimpinan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Ke pimpinan itu tolong berikan informasi yang utuh. Ini peruntukkannya untuk apa, dasar hukumnya gimana. Jangan cuma menyampaikan gelondongan anggaran saja, tapi peruntukkannya tidak disampaikan. Sehingga sebagai pimpinan mungkin karena tak diberi gambaran yang jelas, kejadiannya seperti sekarang,” ucapnya.

Dalam meluruskan istilah ‘cuci piring’, menurut dia, itu hanya interpretasi (penafsiran) orang saja. Yang jelas Desem tidak akan ‘cuci tangan’. Pihaknya akan tetap dengan tangan terbuka, semoga dengan kebijakan-kebijakan yang ‘bertangan dingin’ dalam menyelesaikan akan menghasilkan ‘buah tangan’.

Dalam upaya penyelesaian tersebut, pihaknya berhasil melakukan rescheduling. Tahun ini yang seharusnya dibayar Rp69 milyar, hanya senilai Rp23 milyar. Waktu pembayarannya pun diperpanjang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Yang penting gak ada penyalahgunaan. Itu dibayar. Keterangan kabag humas (tempo hari) kan sudah jelas, 2 persen kewajiban PNS dan 3 persennya kewajiban pemda. Nah yang 3 persen itulah yang tidak dibayar utuh yang mungkin akibat keterbatasan fiskal. Atau mungkin juga karena masukan-masukan ke pimpinannya, karena kejadiannya sudah lama,” papar Desem.

Menurutnya, itu dianggap penyelewenangan anggaran kalau ada unsur kerugian keuangan negara. Pada saat perencanaan anggaran pun, ketika evaluasi gubernur, justru bisa lolos.

“Setelah selesai tahun anggaran juga ketika pemeriksaan BPK, jika itu penyelewenangan maka akan menjadi temuan. Tapi buktinya APBD Kuningan selalu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” jelas Bupati Pray tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Terpisah, Praktisi Hukum Kuningan, Abdul Haris SH mengatakan, hutang tersebut bukan terjadi pada jaman sekarang. Tapi ia mempertanyakan kenapa justru hutangnya dipotong sekarang ini guna menutupi hutang masa lampau.

Haris juga mempertanyakan alasan kenapa dana aspirasi atau dana pokok-pokok pikiran dewan tidak mengalami pemotongan. “Ini ada apa. Kenapa juga legislatif tidak mengetahui hutang. Lantas tugas legislatif apa? Harusnya bisa dipertanggungjawabkan pada setiap sidang paripurna yang disahkan terus,” kata Haris bernada tanya.

Ia merasa prihatin kepada para pengguna anggaran atau SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah spamen (diklat) dan lainnya, justru mau membayar hutang orang lain.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Itu suatu kebodohan saya kira. Dan kalau menurut saya, masalah BPJS ini melanggar hukum. Coba saja tanyakan ke kejaksaan atau KPK,” pungkas Haris, Rabu (16/5/2018). (deden)

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – RAPBD 2023 dalam beberapa pekan ini tengah digodok. Paripurnanya sudah dilaksanakan beberapa kali, mulai dari penyampaian nota pengantar bupati, pandangan umum...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Di era industri 4.0 sekarang ini laju perkembangan teknologi terutama teknologi informasi tumbuh dengan begitu pesat. Saat ini komputer dan gadget...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebagai bentuk partisipasi agar Kuningan betul-betul Maju, sekelompok anak muda mulai memelototi APBD. Dalam sebuah ruang diskusi publik bernama FBA (Forum...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabar dugaan keterlibatan anggota DPRD Kuningan dalam pengadaan sembako bantuan Pemkab Kuningan jadi sorotan beberapa pihak. Salah satunya menyayangkan, jika itu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Macetnya pembahasan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kuningan, disinyalir membuat keterlambatan pembahasan APBD Kuningan tahun anggaran 2020. Menyikapi hal tersebut, Sarjana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Momentum penetapan dan pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Kab. Kuningan melalui Sidang Paripurna yang akan diselenggarakan Senin 30 September 2019, diharapkan menjadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Saat paripurna penetapan APBD perubahan 2019 Rabu (21/8/2019), DPRD Kuningan mengeluarkan kritikan pedas. Ini lantaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun...

Government

KUNINGAN (MASS) – Adanya tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkup Pemkab Kuningan mulai tahun 2019 diperbincangkan. Hal itu karena dinilai TPP cukup...

Government

KUNINGAN (MASS)- Sejak dideklarasikan 13 September 2018, Forum Bedah APBD (FBA) Kuningan mulai unjuk gigi. Pada Kamis (29/11/2018) lalu, forum tersebut menggelar diskusi perdana...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dari tiga kandidat sekda hasil seleksi timsel, Dr Deni Hamdani dinilai paling mengerti pemerintahan. Sebab disamping jebolan STPDN, Deni juga pernah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang disematkan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kuningan 2017, jadi pembahasan fraksi dewan dalam pandangan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati Dede Sembada langsung melakukan sidak ke RSUD 45 Kuningan, Rabu(6/6/2018). Ia juga mengumpulkan jajaran direksi dan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam menjabat sebagai Plt Bupati selama beberapa bulan ini, Dede Sembada dipersepsikan orang bercitra positif. Terobosannya dalam menggulirkan kebijakan kerap dielu-elukan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya fantastis hingga mencapai 89 milyar, nampaknya masih mengundang kepenasaranan banyak orang. Terlebih tahun ini hutang tersebut...

Government

KUNINGAN (MASS) – Permasalahan yang terjadi pasca bencana, tidak luput dari pemikiran Plt Bupati Dede Sembada. Termasuk jumlah huntara (hunian sementara) yang dibangun untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kekhawatiran Gerakan Satu Kuningan (Gasak) soal kucuran dana APBD yang menguntungkan calon petahana dijawab oleh Plt Bupati Dede Sembada. “Kan bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi desakan untuk segera menggelar mutasi, Plt Bupati Dede Sembada mengakui secara aturan punya kewenangan. Namun dalam melakukannya harus didasarkan pada...

Education

KUNINGAN (MASS) – Menjelang pertengahan Mei, Plt Bupati Dede Sembada tengah menggodok lahirnya SK (Surat Keputusan) pengangkatan tenaga honorer kategori dua dan non kategori....

Government

KUNINGAN (MASS) – Hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar jadi buah bibir masyarakat. Terlebih, Dede Sembada yang menjabat Plt Bupati hanya beberapa bulan, terkesan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Merebaknya isu dugaan penyelewengan dana BPJS yang nilainya puluhan milyar, dibantah keras oleh Kabag Humas Setda, Dr Wahyu Hidayah MSi. Kepada...

Government

KUNINGAN (MASS) – Persoalan hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar, menuai reaksi dari sejumlah kalangan. Ketua LSM Kampak, Fri Maladi misalnya, dia masih merasa...

Government

KUNINGAN (MASS) – Hutang BPJS yang nilainya puluhan milyar, diminta oleh Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos agar tak menuduh lembaganya. “Tak perlu menuduh...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain menyesalkan raihan MTQ yang hanya peringkat ke 16, Ketua Komisi IV DPRD H Ujang Kosasih MSi pun menyayangkan adanya qori...

Advertisement