KUNINGAN (Mass) – Adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas terhadap lembaga PAUD, mendapat kritikan tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan. Bahkan, PMII menilai agar pemerintah daerah bisa menindak tegas bagi oknum yang betul-betul terbukti melakukan tindakan pungli tersebut.
“Miris ya mendengarnya, ada dugaan pungli yang dilakukan kepada lembaga PAUD itu. Terlepas itu pungli benar atau tidak, harus dibuktikan khususnya bagi dinas terkait, toh kan ada juga yang mengaku katanya dipungut biaya Rp100 ribu dari lembaga PAUD itu,” ucap Ketua PC PMII Kuningan Diding Zaenudin saat memberikan keterangan pers kepada kuninganmass.com, Jumat (14/4).
Jika benar adanya pungli terhadap lembaga PAUD kata Diding, hal itu merupakan suatu kemirisan dalam bidang pendidikan. Sebab, PAUD adalah jenjang dasar lembaga pendidikan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yakni SD hingga SMP dan SMA.
“Jujur saya kaget, kok bisa lembaga PAUD ataupun TK ini dipungut dana yang katanya inisiatif, kenapa hal itu mesti dilakukan. Entah adanya kepentingan yang memaksa untuk dimintai dana inisiatif, ataupun ada biaya administrasi yang harus ditanggung mereka (PAUD, red), mestinya jangan dibebankan lah,” tegasnya.
Pihaknya menekankan, agar pemerintah daerah segera bertindak tegas apabila benar-benar ada oknum yang diduga melakukan pungli itu. Sebab, uang sebesar Rp100 ribu merupakan angka yang cukup berharga bagi para tenaga pendidik tersebut.
“Kalau pemerintah daerah bertindak tegas, maka hal itu tidak akan berlarut-larut membudaya di sistem pemerintahan. Kami siap turun ke jalan, apabila memang tidak ada bentuk ketegasan yang dilakukan pemerintah daerah,” tandasnya.
Bahkan, ketika ditanya ke salah seorang tenaga pendidik PAUD di wilayah Kuningan timur yang namanya enggan disebutkan mengakui, setiap lembaga memang ada dana inisiatif sebesar Rp100 ribu yang harus dibayarkan.
“Iya saya sih kata kepala sekolah, katanya ada dana inisiatif setiap lembaga yang harus dibayarkan. Mungkin masih ada kaitannya sama bantuan yang mau diberikan ke PAUD, kabarnya sih kaya gitu,” singkatnya. (andri)
