JAKARTA (MASS) – Setelah sebelumnya wacana naiknya BBM dianggap batal, ternyata niat pemerintah mengalihkan subsidi tetap berjalan.
Kenaikan BBM akibat pengalihan subsidi itu, diumumkan langsung oleh Presiden Ir H Joko Widodo yang disiarkan oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekertariat Presiden, Sabtu (3/9/2022) siang.
Didampingi Mentri Sekertarian Negara Pratikno, Mentri Keuangan Sri Mulyani, Mentri Sosial Tri Rismaharini, dan Mentri ESDM Arifin Tasrif, Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM.
Sebagai gantinya, alokasi subsidi itu akan dialihkan ke beberapa hal, termasuk salah satunya memberikan beberapa skema bantuan sosial.
“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tapi anggaran subsisi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat, dari 152,5 T menjadi 502,4 T , dan itu akan meningkat terus,” ujar Presiden.
Diterangkannya, lebih dari 70% subsidi, justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yakni pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsisi kepada masyarakat yang tidak mampu.
“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yakni mengalihkan subsidi BBM. Sehingga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi, akan mengalami penyesuaian,” terangnya.
Sebagian subsidi BBM, kata Jokowi, nantinya akan dialihkan kepada bantuan yang lebih tepat sasaran. Dicontohkanya, akan ada BLT BBM sebesar 12,4 T yang diberikan kepada 20,65 juta kk kurang mampu. Nantinya, mereka akan menerima 150ribu/bulan, mulai diberikan pada September sampai Desember (4 bulan).
Jokowi juga mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 9,6 T untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta/perbulan. Untuk pekerja, akan diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah sebesar 600ribu rupiah/bulan.
“Saya (juga) telah memerintahkan pada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum (total) sebesar 2,17 T untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan,” imbuhnya.
Jokowi menegaskan, pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsisi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.
Menerangkan lebih lanjut, Mentri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, dari rencana 20,65 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), bantuan sudah siap salur di PT Pos Indonesia untuk 18.486.756 KPM.
Sisanya, masih dalam proses cleansing. Bisa disebut, masih ada 313.244 calon KPM yang tengah terus diupdate.
“Pemberian ini akan kita berikan 150ribu/bulan (bantuan berlangsung selama 4 bulan) diberikan dalam dua tahap, yakni September dan Desember (masing-masing 300ribu),” terang Mensos.
Dalam perjalanan itu, untuk mengantisipasi masih ada yang tidak terbagi (padahal kurang mampu) warga bisa mengusulkan dirinya sendiri melalui website. Nantinya, akan dicek di lapangan termasuk oleh para pendamping jumlahnya mencapai 70ribu pendamping.
“(Ada juga) Command center, bisa telp ke 021-171. Kalo ada keluhan soal tadi, kami siap melayani 24 jam,” jamin Risma.
Selain soal besaran bantuan, Mensos juga lebih jauh menerangkan soal teknis. Jika ada masyarakat yang sakitx atau secara akses tidak memungkinkan, seperti pegunungan atau karena sakit, atau disabel. Mengantisipasi itu, akan dilakukan penerbangan khusus.
Untuk yang tidak mungkin datang ke kantor Pos, bisa juga diantar ke rumah (sakit, disable atau karena akses). Warga, tinggal mengecek saja di website usul sanggah atau bertanya ke dengan menelpon command center. (eki)
