KUNINGAN (Mass) – Gagal menemui pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, belasan warga akhirnya melakukan audensi bersama Komisi I DPRD Kuningan, Senin (8/5). Maksud kedatangan mereka sendiri, yakni ingin menyampaikan aspirasi sejumlah persoalan yang terjadi di sejumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan.
“Ini sifatnya silaturahmi, karena awalnya kita akan audensi di DPMD namun tidak terealisasi. Sebab orang-orang DPMD nya sedang ada giat di luar, padahal kita sudah melayangkan surat sebelumnya, akhirnya kita komunikasi dengan Komisi I sekaligus untuk menyampaikan aspirasinya,” ucap salah seorang peserta audensi, Dadan Somantri yang juga menjabat sebagai Ketua Gardah Bangsa Kuningan saat diwawancarai kuninganmass.com usai audensi.
Dikatakan, sejumlah aspirasi yang disampaikan itu antara lain terkait soal pengelolaan keuangan desa, yang dinilai bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan secara maksimal. Karenanya, adanya penyampaian aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Komisi I DPRD sebagai mitra kerja DPMD Kuningan.
“Ya ini juga, agar pengelolaan keuangan desa itu betul-betul dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Adapula beberapa hal yang tidak direalisasikan oleh pihak desa, misalnya ada himbauan dari KPK mengenai keuangan desa yang itu ditunjukan kepada para kepala desa, agar ada transparansi mengenai penggunaan anggaran desa dengan cara menempel papan informasi atau sejenisnya soal pengelolaan anggaran desa,” ungkapnya.
Tak jauh berbeda disampaikan peserta audensi lainnya, yakni Ketua Komunitas Teater Banyoe Desi Ariasandi Pratiwi. Bersama perwakilan warga masyarakat dari sejumlah desa, pihaknya menyampaikan beberapa aspirasi yang diterima dari warga masyarakat desa terkait.
“Ada beberapa aduan yang kami terima langsung dari beberapa desa, seperti soal tranparansi anggaran desa, kebijakan desa dan lainnya. Kami berharap, aspirasi yang telah disampaikan bisa segera direalisasi sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kuningan H Dede Ismail SIP MSi berjanji, akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat perwakilan dari beberapa desa. Bahkan, dalam waktu dekat agar dijadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja seperti Asda I, DPMD, forum camat, sekaligus menghadirkan kembali perwakilan masyarakat dari beberapa desa terkait.
“Kami terima aspirasi mereka, dan kami akan menjadwalkan rapat bersama pihak terkait sekaligus menghadirkan mereka kembali. Kita akan undang mitra kerja baik DPMD, Asda I dan dari teman-teman teater banyoe,” sebutnya.
Lebih jauh, Dede menyampaikan pula, soal sosialisasi yang diberikan KPK terkait keuangan desa. Salah satunya yakni sosialisasi anggaran dana desa (DD) maupun anggaran alokasi dana desa (ADD).
“Kondisi yang menjadi gambaran bahwa, realisasi anggaran ini harus disampaikan baik secara tertulis dari kepala desa sebagai pemerintah desa kepada BPD. Selanjutnya, ada surat edaran juga untuk ditempelkan sehingga warga masyarakat desa bisa mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.
Menurutnya, jika itu direalisasi maka akan sejalan dengan program pemerintahan pusat, bahwa warga masyarakat bebas mengakses terkait anggaran belanja daerah maupun di ruang lingkup pemerintahan desa. (andri)
