KUNINGAN (Mass) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kuningan mempertanyakan soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diberikan kepada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pasalnya, disaat pemerintah menargetkan PAD senilai Rp 10 miliar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), namun berbanding terbalik dengan dua BUMD lainnya yakni PDAU dan PT LKM.
“Kenapa terhadap PDAM saudara Bupati berani meningkatkan target secara signifikan, tapi di lain pihak terhadap BUMD yang lain tidak?. Apa kabarnya dengan PDAU dan PT LKM?, mengapa dalam RAPBD 2017 keduanya tidak ditargetkan menyumbangkan PAD, mohon penjelasan,” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Saw Tresna Septiani SH saat memberikan PU fraksinya pada rapat paripurna DPRD soal PU Fraksi terhadap nota keuangan RAPBD TA 2017 Kabupaten Kuningan, Selasa (13/12).
Dikatakan, hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp 12,83 miliar, terjadi kenaikan 309,10 persen.
“Kami Fraksi Partai Golkar mengapresiasi rencana perolehan laba dari PDAM sebesar Rp 10 miliar. Namun, kami meminta penjelasan lebih lanjut mengenai target perolehan dari PDAM, apakah target tersebut realistis atau tidak?. Mengingat, lonjakan targetnya yang sangat signifikan,” jelasnya.
Menurut pemahaman Fraksi Golkar lanjut Saw Tresna, bahwa RAPBD sudah dirancang di Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk itu, pihaknya meminta penjelasan berapa target yang tertuang dalam RKP tersebut.
Tak jauh berbeda disampaikan Fraksi Gerindra yang diketuai H Dede Ismail SIP. Bahkan, Dede menilai dalam nota keuangan RAPBD TA 2017 belum tercantum target yang ditetapkan pada PDAU.
“Kami memandang, kinerja direksi PDAU harus dievaluasi kembali. Penyertaan modal Pemda terhadap PDAU tidak seimbang dengan hasil yang didapat,” tandasnya.
Pihaknya menyebut, manajemen yang dilakukan PDAU tidak terkelola dengan baik karena hanya melihat dari data, bukan melihat fakta di lapangan.
“Mohon penjelasan berapa target yang direncanakan pada PDAU?. Menurut kami, kalkulasi perhitungan kami seharusnya PDAU dapat menyumbangkan terhadap PAD sebesar Rp 600 juta,” pungkasnya. (andri)
