KUNINGAN (Mass) – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan membeberkan sebanyak delapan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan TA 2015. Kedelapan kelemahan itu berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern yang dituangkan dalam laporan nomor 27B/LHP/XVIII.BDG/05/2016.
“Kedelapan kelemahan itu diantaranya Pengelolaan Kas di Lingkungan Pemda Kuningan belum tertib, Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan belum Optimal, Pengelolaan persediaan pada tujuh SKOD Kuningan belum memadai, serta Penatausahaan asset tetap pemerintah Kuningan Tahun 2015 belum tertib,” ucap jubir Fraksi PKS, Etik Widiati saat sidang paripurna kemarin, Selasa (19/7).
Lalu lanjut Etik, poin berikutnya yakni Penganggaran belanja kegiatan implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual melalui belanja barang tidak tepat, Pemerintah Kuningan belum memiliki system dan prosedut pelaporan dana bantuan operasional sekolah untuk tujuan penyajian laporan keuangan, Pemerintah Kuningan belum sepenuhnya mengimplementasikan SAP berbasis Akrual, dan Kegiatan pengendalian belanja Kuningan belum sepenuhnya tertib.
“Lalu, kami menekankan agar temuan yang berkaitan dengan pengelolaan asset khususnya berkenaan dengan 68 bidang tanah yang belum bersertifikat pada BPKAD senilai 31 Miliar lebih untuk segera ditindaklanjuti, karena nilainya sangat besar,” ungkapnya.
Tak hanya itu kata Etik, soal asset tetap peralatan dan mesin sebanyak 267 unit barang pada Disdikpora senilai 3,5 Miliar lebih yang masih bersifat umum penyajiannya agar segera ditindak-lanjuti. Pihaknya juga mencatat terdapat sebanyak 818 unit asset tetap peralatan dan mesin pada Disdikpora senilai 1,7 Miliar yang tidak dilengkapi dengan lokasi keberadaannya.
“Kami juga sangat menyayangkan dengan adanya salah penganggaran pada kegiatan implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sebesar 1,6 Miliar lebih yang dilaksanakan di 79 SKPD,” pungkasnya. (andri)
