KUNINGAN (MASS) – FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) Kuningan angkat bicara soal isu yang beredar tentang akan adanya pemotongan dana hibah yang akan diterima tiap MD.
Sekertaris FKDT, Sulaeman MPd menyebut bahwa bantuan yang dimaksud sebenarnya hibah dari pemerintah pusat yang hingga kini belum ‘turun’. Namun, angka 10 juta per MD itu, dibenarkannya karena merujuk pada siaran dirjen pendis. Hal itulah yang kemudian membuat FKDT bermusyawarah.
“Tidak sesuai dan salah,” bantahnya ketika ditanyai adanya dugaan bakal adanya potongan uang kebersamaan.
Menurutnya, FKDT hanya bermusyawarah tentang apa yang bisa disediakannya dalam pembelian alkes, seperti masker, handsanitiser, serta termogun. Itupun, dijelaskanya, pembelian dilakukan ke koperasi FKDT.
“Alkes totalnya direncanakan senilai 3,4 juta. Nanti sama koperasi, biar dari kita oleh kita dan untuk kita. Lalu untuk pembelajaran beli buku ajar 28 paket senilai 600 ribu, serta iuran anggota 10 ribu perbulan,” tuturnya.
Saat ditanya perihal teknis, FKDT sendiri mengaku belum mengetahui. Kemungkinan, dijelaskan Sulaeman, bantuan akan diberikan dalam bentuk virtual account. Sehingga, bantuan akan langsung diberikan pada lembaga yang bersangkutan.
“Sisanya (kebutuhan alkes dan buku ajar, red) silahkan untuk insentif, honor guru, dan kebutuhan penunjang pembelajaran lain,” imbuhnya.
Adapun bantuan tersebut, disebutkannya merupakan pengajuan sesuai intruksi DPP FKDT pusat. Ada 705 madrasah yang diajukan. Namun, dirinya menjelaskan, belum tahu berapa yang akan dapat bantuan.
“Jadi, bantuan dana hibah untuk dampak covid ini belum pasti. Kuotanya belum pasti, juklak juklaknya pun belum ada. Tapi MD yang ada di Kuningan semua kami ajukan. Ada juga yang diajukan oleh anggota dewan,” tukasnya.
Sulaeman memberikan penjelasan Jumat (5/9/2020) didampingi pengurus lainnya. Seperti Ahmad Arip, SH.I selaku wakil ketua, Anang Sutisna, M.Pd wakil sekretaris dan Udi Sahudi S.Pd.I bendahara. (eki/deden)
