KUNINGAN (MASS)- Ketua Umum Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kuningan Fahrul Lukman SSos MM mengatakan masalah mutasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyalahi prosedur. Hal ini karena tidak ada dokumen yang disetujui oleh pihak BKKBN Provinsi.
“Kami ini pegawai pusat yang bekerja di daerah. Segala sesuatu ada aturanya. Mutasi yang dilakukan menyalahi prosedur karena tidak dilaporkan ke BKKBN. Kita itu punya dasar Perka BKBKB No 12 tahun 2017 tentang pendayagunaan PKB, disana semua diatur tentang rotasi dan wewenang dinas,” jelas kepada wartawan, Jumat (3/1/2020) usai peretemuan dengan dinas.
Hingga hari Jumat persetujuan dari BKKBN Provinsi tidak ada dan secara adminitrasi ini cacat dan bisa digagalkan mutasi kepada 19 orang. Sebenarnya mutasi 2020 itu untuk TPD bukan PKB, karena ada kesempata maka disekaliguskan.
“Dalam Perka No 12 sangat jelas aturan mutasi baik lokasi atau pun jarak. Ini dari Cirendang dipindah ke Subang, ya secara teori tidak nyambung, makanya teman-teman protes,” jelasnya.
Selain persetujuan dari provinsi juga ada usulan dari UPTD karena UPTD yang lebih paham kebutuhan di banding dinas. Meski tidak mendapatkan persetujuan dari UPTD, paling penting adalah dari provinsi.
Dikatakan, sebenarnya tanpa mutasi tidak menjadi masalah karena kalau pun ada kekosongan bisa diisi oleh TPD. Diakui saat ini jumlah PKB berkurang karena ada yang menjadi kades dua orang, selain tentu pensiun.
Disebutkan, tahun ini ada perekutan PKB dengan formasi 65 dan Kuningan mendapatkan kuota 2 orang. Namun, kuota itu dinilai tentu tidak cukup karena saat ini total ada 99 PKB.
Sedangkan jumlah desa/kelurahan ada 376. Idealnya satu 1 PKB untuk 2 desa. Tugas PKB juga terbantu dengan adanya TPD yang berjumlah 100 orang. (agus)
