KUNINGAN (Mass) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor khususnya Badan Pembuat Perda (Bapperda) mengunjungi kantor DPRD Kuningan kemarin, Kamis (25/8). Kedatangan mereka ingin menemui anggota Bapperda DPRD Kuningan untuk mempelajari regulasi terkait Perda Mihol dan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rombongan diterima langsung jajaran Bapperda DPRD Kuningan melalui Sekretaris Bapperda DPRD Dede Sembada ST. Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu, akhirnya Bapperda DPRD Kabupaten Bogor lebih fokus mempelajari soal Perda Mihol dan Raperda tentang OPD.
“Iya kita tadi menerima kunjungan dari Bapperda DPRD Kabupaten Bogor. Tadi itu memang mereka lebih fokus ke dua hal soal regulasi tentang kaitan Perda Mihol dan Raperda tentang Perangkat,” kata Sekretaris Bapperda DPRD Dede Sembada ST kepada awak media di Gedung DPRD Kuningan.
Dijelaskan, Perda Mihol yang telah ditetapkan di Kuningan dan dipelajari oleh Bapperda DPRD Kabupaten Bogor ini muncul berdasarkan acuan yang sudah ada. Acuan tersebut yaitu dengan payung hukum pasal 7 ayat 4, Perpres nomor 74/2013 tentang daleas Mihol di Kuningan nol persen.
“Terkecuali di tempat tertentu, seperti hotel atau bar bintang III. Di Kuningan memang saat ini sudah ada tiga hotel bintang III,” sebutnya.
Untuk Perda OPD sendiri lanjut Desem sapaan akrabnya, subtansi yang di pertanyakan adalah penyatuan atau pemisahan Dipenda dan BPKAD, diselaraskan dengan ketentuan peraturan tentang keuangan daerah.
“Harusnya Dipenda dan BPKAD ini digabung. Tapi bila dilihat dari beban kerja, di PP 18 tahun 2016 bisa dimungkinkan di gabung,” katanya.
Tapi sekali lagi kata Dede, BPKAD dan Dinas Pendapatan bisa dimungkinkan dipisah. Namun, dalam hal perumpunan masih terkendala Peraturan Menteri yang hingga kini belum juga turun.
“Padahal, kita tahun bahwa Perda OPD itu harus segera ditetapkan Agustus ini,” pungkasnya.(andri)
