DPRD Bulat Tolak Proyek Geothermal di Ciremai

KUNINGAN (Mass) – Masih bulat dengan pernyataan terdahulu untuk menolak proyek Geothermal di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ciremai, DPRD Kabupaten Kuningan kembali menegaskan sampai saat ini tidak akan mengkhianati keinginan rakyat. DPRD secara kelembagaan masih belum mencabut sikap politiknya terhadap rencana tambang panas bumi (geothermal) di kaki Gunung Ciremai, berupa penolakan atas desakan mayoritas warga di lereng gunung tertinggi di Jabar itu.

“Sampai hari ini dewan belum mencabut sikap politik dewan terhadap Geothermal, itu jelas. Meskipun itu kepentingan nasional, lokasinya kan di Kuningan. Rakyat berhak dong menentukan nasibnya sendiri serta menjaga kelestarian daerahnya sendiri,” kata Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos ketika diwawancarai kuninganmass.com di sela-sela kesibukan kerja politiknya, Selasa (21/9).

Rana yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kuningan menyatakan sepakat dengan NKRI, bahkan akan berada di garda paling depan untuk membela, dan 4 pilar kebangsaan merupakan harga mati bagi PDIP. Namun menyangkut sumber daya alam (SDA), terlebih gunung, warga Kuningan mempunyai perspektif sendiri.

“Berikan kami kesempatan untuk bisa mengolah sumber daya alam kami sendiri, sebagaimana otonomi daerah. Rakyat punya kedaulatan,” tegasnya.

Rapat eksekutif yang membahas soal geothermal pekan kemarin, Rana mengaku tidak mengetahuinya. Ia baru mengetahuinya dari pemberitaan di media.

“Saya gak tau ada rapat koordinasi, gak tau apa-apa. Saya tau dari teman-teman bahwa Geothermal mau dilelang kembali, ya terimakasih banyak kalau nanti suatu saat kami diajak bicara,” katanya.

Bahkan saat muncul pendapat pakar lingkungan yang menilai geothermal menguntungkan, ia sedikit bingung. “Baca dulu lah semuanya, pamahi secara utuh geothermal itu seperti apa. Sampelnya ada kok, di Garut, Pangalengan, bahkan di negara-negara lain juga. Sehingga nanti bisa berpikiran objektif. Apalagi seorang akademisi, jangan karena pengaruh kekuasaan,” ucapnya.

Menurutnya, seseorang yang duduk di eksekutif maupun di legislatif itu karena rakyat. Untuk itu, akan berdosa apabila mengelabui pemikiran rakyat karena masih terdapat ruang waktu, kajian secara komprehensif perlu dilakukan. Jika kemudian banyak mudharatnya maka tidak mesti diteruskan.

“Jadi, seluruh lapisan masyarakat, seluruh penyelenggara pemerintah daerah kaji dulu, maih ada ruang waktu kaji dulu, kalau lebih banyak mudharatnya mari kita bicara, kalau banyak manfaatnya juga mari kita bicara. Jadi jangan sepihak, biar kita enggak masuk kategori maksiat, jangan dustai rakyat, ikutilah urat nadi rakyat,” katanya menambahkan.

Disinggung soal kemungkinan untuk mencabut sikap politik, Rana bergantung pada kehendak rakyat. Masyarakat 28 desa yang masuk WKP (wilayah kerja pertambangan) perlu diserap aspirasinya. Begitu juga masyarakat di wilayah perkotaan serta masyarakat di wilayah timur yang tidak masuk WKP.

“Mereka perlu ditanya, karena nanti mereka yang akan merasakan dampaknya. Kita itu wakil mereka, kita enggak benci perusahaannya, mau PT Chevron atau pun PT lain. Tapi dampak dari eksplorasinya itu,” pungkasnya.(andri)