KUNINGAN (MASS) – Pada Rapat Paripurna LPj APBD 2021, Pandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra Bintang yang disampaikan begitu pedas. Salah satunya menyoal predikat WTP 8 kali berturut-turut yang faktanya masih banyak temuan BPK RI.
“Opini WTP yang dikeluarkan BPK RI tidak menjadi jaminan bahwa Pemkab Kuningan sepanjang tahun 2018 lalu telah sepenuhnya patuh terhadap UU serta bebas dari kecurangan dan ketidakpatutan yang berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan,” tandas Sekretaris Fraksi Gerindra Bintang, HM Hadis.
Dengan kata lain, lanjut Hadis yang mengulas kembali PU yang dibacakan oleh Deki Zaenal Mutaqin saat paripurna Senin (27/6/2022), masih banyak hal yang perlu dikaji, dikritisi, diperbaiki dan dibenahi secara menyeluruh untuk kebaikan masyarakat dari berbagai sisi dan sudut pandang.
“Semisal dari sisi efektifitas dan efisiensi, skala prioritas, integritas dan lainnya, WTP tidak boleh lantas menjadikan kita jumawa dan merasa bebas dari cela,” pintanya yang diangguki Sri Laelasari, politisi Gerindra lainnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Gerindra Bintang memandang perlunya pembahasan lebih lanjut terkait berbagai temuan dan rekomendasi BPK RI. Bahkan Hadis meminta dokumen laporan tindak lanjut atas LHP BPK RI selama 3 sampai 5 tahun terakhir.
Bukan hanya itu, Gerindra menyayangkan adanya temuan penatausahaan asset tetap yang belum tertib dan belum memadai. Temuan tersebut terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kaitan dengan penatausahaan asset, BPK telah merekomendasikan kepada bupati agar memerintahkan setda untuk membentuk tim percepatan penyelesaian asset tanah. Kami minta gambaran output dan outcome dari tim tersebut,” kata Hadis.
Temuan lainnya berkaitan dengan proyek pembangunan jalan. Pada 7 proyek ditemukan adanya kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp498,6 juta. Fraksi Gerindra Bintang meminta penjelasan bupati guna menepis prasangka masyarakat.
“Lalu berkenaan dengan rehab ruang kelas baru. Kebijakan dinas yang mengganti spesifikasi dari rangka baja beralih menjadi kayu akan berdampak pada nilai ekonomis bangunan. Mohon penjelasan bupati!,” kata Hadis. (deden)
