KUNINGAN (MASS) – Pada aksi GMNI di depan kantor Dinsos Kuningan, Kamis (19/8/2021) siang ,seruan Kadinsos turun dari jabatan menggema.
Mereka juga meminta Kadinsos mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada masyarakat perihal temuan BPK adanya data 7.761 penerima bansos kabupaten invalid.
Korlap aksi Arief Ardiansyah, dalam keterangannya menyebut aksi ini memang kelanjutan dari aksi sebelumnya.
Arief mengakatan, pihaknya meminta Dinsos meminta maaf dan mengakui kesalahannya.
“Di aksi sebelumnya, Kadinsos masih egois, mempertahankan ego-nya, tidak bersikap negarawan,” tudingnya.
Adapun, baik di hadapan aksi massa maupun saat diwawancarai, Kadinsos Dudy Budiana menyebut tanggung jawab mensejahterakan masyarakat, tugas bersama, bukan hanya Dinsos.
Meski begitu, Dudy meminta maaf secara umum jika ada pelayanan yang kurang, dan berjanji untuk meningkatkan pelayanan.
Namun kasuistik perihal bansos kabupaten invalid data, dituduh pemborosan anggaran, jawabannya masih sama.
“Bansos yang dituduhkan itu, kami bekerjasama dengan pemdes dan stekholder terlibat, berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik,” sebutnya.
Dudy menjelaskan, bantuan itu tetap disalurkan. Data yang didapat, kata Dudy, diperoleh melalui desa dan kelurahan, dan semua tersalurkan kepada mereka yang berhak serta memenuhi syarat menerima bantuan.
“Sekali lagi, kami peroleh data dari desa dan kelurahan, kami verifikasi, kami salurkan. Bantuan kami sampaikan ke kepala desa dan kelurahan, untuk disampaikan ke penerimanya,” tegasnya.
Adapun soal tuntutan mundurnya Kadinsos, Dudy mengaku itu diserahkan kembali kepada user (pengguna) dalam hal ini bupati sebagai pucuk pimpinan Kabupaten.
“Soal jabatan, kami serahkan pada user, Bupati, semua kewenangan user,” ujarnya sembari mengatakan, jika memang tidak sesuai keinginan user, bisa dinonjobkan atau dirotasi. (Eki)
