KUNINGAN (Mass) – Di tengah riuh politik jelang pilkada, muncul pendapat agar di tingkat kabupaten/kota tidak perlu ada parpol. Keberadaan parpol disarankan hanya di tingkat nasional sampai provinsi saja.
Pendapat ini dikemukakan Koordinator Nasional ANCaR (Aliansi Nasional Cendikia Akar Rumput), Tunggul Naibaho, Selasa (15/8). Pernyataannya mirip ketika dirinya ikut serta audiensi di gedung dewan bersama Forum Masyarakat Kuningan Sadar dan Peduli, Senin (14/8).
“Memotong ekor parpol di tingkat kabupaten dan kota perlu dilakukan demi menghindari hegemonik parpol atas negara, pemerintah bahkan masyarakat di akar rumput,” kata Tunggul.
Struktur partai hingga tingkat desa, menurutnya, hanya membuka peluang penetrasi politik, ekonomi dari tingkat provinsi, nasional, bahkan global. Rakyat di desa hanya menjadi objek pembangunan dan objek pasar.
“Kerap juga struktur partai yang hingga ke tingkat desa menjadi media penghantar konflik di tingkat pusat ke tingkat bawah. Sebagaimana koalisi umat di Kuningan yang digagas 5 parpol adalah juga gambaran simetris konflik di tingkat pusat,” ujarnya.
Jadi, DPRD tingkat kabupaten dan kota sebaiknya diisi oleh politisi-politisi lokal non parpol. Soal syarat dan teknis, menurut dia, banyak varian untuk itu.
Salah satu alternatifnya, terang Tunggul, dengan digunakan pemilihan berjenjang mulai dari desa (BPD), kecamatan (BPC) sampai DPRD kabupaten dan kota. Dengan begitu, prinsip musyawarah dan perwakilan juga dapat terimplementasikan.
“Karena yang terpilih sebagai ketua BPD, otomatis naik menjadi anggota BPC. Dan yang terpilih sebagai ketua BPC otomatis jadi anggota DPRD kabupaten dan kota. Jadi yang terpilih, lebih berjenjang dan berkualitas,” tukas pria yang tinggal di Cibingbin itu. (deden)
