KUNINGAN (MASS) – Adanya warga Desa Pancalang Kecamatan Pancalang, Dadang Mulya (42) yang menjadi korban iklan bungkus rokok, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. DPRD yang dihuni oleh para wakil rakyat diminta agar jangan diam berpangku tangan saja.
“Dewan harus bergerak dong. Apapun alasannya, pak Dadang itu orang Kuningan. Enam tahun bukan waktu yang sebentar. Ia dilekatkan pada stigma sebagai seorang ayah kejam yang merokok sambil menggendong bayi,” kata Oon Mujahidin, seorang pemuda Kuningan, Selasa (24/7/2018).
Terus terang dirinya merasa terkejut ketika mengetahui bahwa korban tersebut orang Kuningan. Mulanya ia menyangka model iklan bungkus rokok beragam merk itu orang luar Kuningan. Anggapannya, ketika gambar dipampangkan maka diawali kontrak yang didalamnya diatur besaran royalti.
“Ini mah boro-boro royalti, pemuatan gambar saja tanpa seijin orangnya. Apalagi di bungkus rokok, yang kita tahu omsetnya sangat besar. Ini tak boleh dibiarkan. Kalau saja saya jadi anggota dewan, kasus ini akan saya kupas tuntas,” tegas Oon.
Sepengetahuannya, di DPRD terdapat komisi II yang membidangi perekonomian yang meliputi perdagangan dan perindustrian. Mestinya komisi tersebut sigap dalam mengatasi masalah ini. Paling tidak memberikan support kepada korban agar bisa mendapatkan haknya.
“Anggota dewan itu wakil rakyat. Jadi segala kesulitan rakyatnya diwakili oleh anggota dewan. Jangan cuma yang enak-enaknya aja yang diwakili dong,” ketus pemuda yang tinggal di Kelurahan Awirarangan itu.
Minimalnya, sambung Oon, komisi II mengundang para pihak terkait. Mulai dari korban, kemudian dinas kesehatan, diskominfo atau asosiasi pengusaha rokok perwakilan Kuningan. Terlepas nanti kebijakan ada di level pusat, itu menandakan wakil rakyat sudah berbuat.
“Coba kalau kita sendiri yang jadi pak Dadang. Ia sudah dicap sebagai ayah jahat selama 6 tahun. Bayangkan itu. Sedangkan perokok di Indonesia itu banyak. Pak Dadang yang dianggap jahat dilihat sama jutaan orang,” geram pemuda yang akrab disapa Pecoy itu.
Ketika dikonfirmasikan, Ketua Komisi II DPRD, Yudi Moh Rodi SE mencoba mempelajari kasus tersebut. “Setelah dipelajari kayaknya yang paling tepat lewat pengaduan ke kepolisian. Wilayahnya bukan lokal tapi pusat dan nasional,” kata politisi asal PAN itu. (deden)
