CIGUGUR (MASS) – Suasana cukup panas terjadi di Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur. Kamis (2/8/2018) siang, puluhan warga desa tersebut mendatangi kantor Kecamatan Cigugur guna mempersoalkan kadesnya.
Sekitar pukul 10.30 WIB, puluhan warga Cileuleuy berada di aula kecamatan. Mereka menyoal uang kompensasi dari perusahaan air mineral yang beroperasi di Cileuleuy.
Selain itu dipersoalkan pula dugaan kades yang memberhentikan para perangkat desa sejak dirinya terpilih 10 bulan lalu.
“Kontribusi dari perusahaan air itu Rp1 juta perbulan. Sekarang sudah 10 bulan. Diambil sama pak kuwu tanpa sepengetahuan masyarakat. Bendahara juga kami tanya gak tahu,” ungkap beberapa warga yang berada di luar aula.
Salah satu dari warga, ialah Uka Sukari (56). Ia bersama warga lainnya menduga kades melakukan penyelewengan dana. Perangkat desa baru mengetahui ada kontribusi tersebut setelah terjadi ribut dimasyarakat.
Bukan hanya itu, para perangkat desa diberhentikan secara sepihak oleh kades. Yang diangkat justru orang-orang pendukungnya saja. Ketua RT yang sudah 30 tahun menjabat pun diberhentikan.
Kades Cileuleuy, Nendi Suhendi membantah jika dirinya menyelewengkan dana. Meski diakui ada uang Rp10 juta dari perusahaan air mineral, namun itu dicatat sebagai PADes. Pelaporan kepada BPD baru akan ia lakukan setelah terakumulasi.
“Sejak saya dilantik jadi kades, tidak ada penyerahan berkas dari kades sebelumnya. Saya gelap dan bingung. Bulan Juli kemarin saya lakukan penyelamatan asset dengan melakukan pendataan bengkok dan lainnya,” tutur Nendi yang lama di Jakarta.
Ia diberitahu biasanya seiring pergantian kades, banyak asset hilang. Sementara di RAPBDes belum dicantumkan PADes. Ketika mendengar bahwa Cileuleuy menjual air maka ia melakukan pencatatan asset yang nanti diniatkan untuk dilaporkan ke BPD.
“Nah waktu itu saya mendapat undangan dari PT SGM (perusahaan air mineral). Katanya kepengen perusahaan maju, ya kami dukung. Kami juga minta bantuan agar tenaga kerjanya dari desa kami,” cerita Nendi.
Selain itu, diungkapkan perusahaan tersebut memberikan kontribusi ke desa tiap bulan Rp1 juta. Nendi mengakui selama 10 bulan berarti pas Rp10 juta. Sedangkan sebelumnya sudah ada yang mengambil.
“Nah pas mau Idul Fitri uang diantarkan ke desa. Bukan diambil. Karena kalau mau lebaran itu kebutuhan desa membengkak, seperti THR perangkat desa dan PKK, maka uang itu digunakan. Sebab tidak ada anggaran,” ungkapnya.
Uang Rp3,5 juta digunakan karena Cileuleuy membeli air. Kemudian PKK yang konon sebelumnya biasa ada THR, maka pada lebaran kemarin ia memberikan Rp6,5 juta ke PKK.
“Nanti juga pasti akan dilaporkan ke BPD. Saya juga takut celaka, apalagi pakai anggaran desa. Saya rasa sudah sesuai aturan,” jelas dia.
Sedangkan masalah pemberhentian perangkat desa, Nendi mengaku, sejak ia terpilih perangkat desa terindikasi mundur seluruhnya. Waktu itu hanya ada dia dan sekdes. Karena raskin menumpuk dan desakan kebutuhan, maka pihaknya melakukan pengangkatan perangkat desa.
“Saya pelajari aturan bahwa perangkat desa dipilih oleh kades. Maka saya ambil keputusan untuk melakukan pengangkatan. Baik RT RW maupun kadus,” paparnya. (deden)
