Oleh: Dedi Ahimsa
Ini Chit-chat, Bukan Debat
Secara etimologis, dalam Miriam Webster Dictionary, kata “debate” berarti “a contention by words or arguments”—pengungkapan pendapat atau pemikiran dengan kata-kata atau argumen. Debat melibatkan dua atau lebih banyak pihak yang masing-masing mempertahankan pendapat dan pemikirannya dengan menyodorkan argumen-argumen pembuktian atau pendukung, seraya melemahkan atau menafikan pendapat dan pemikiran lawan didukung dengan bukti-bukti atau argumen. Maka, tak mengherankan jika dalam lomba debat, misalnya, ada dua pihak dengan posisi yang berseberangan, yang pro dan kontra terhadap suatu pendapat atau preposisi.
Situasi“perdebatan” seperti yang tergambar dari makna kata “debat” seperti itu sama sekali tidak tergambar dari Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023 yang digelar Selasa malam (19/6) di GOR Ewangga, Kuningan. Tidak ada perdebatan di sana. Tidak ada adu argumen, atau upaya untuk menyerang dan membuktikan kelemahan argumen lawan. Situasi tadi malam itu seperti dua orang kawan yang lama tidak berjumpa lalu bertemu di stopan lampu merah, ngobrol sedikit lalu berpisah lagi ketika lampu berubah hijau. Perjumpaan yang sama sekali tidak meninggalkan kesan apalagi kerinduan.
Ulasan ini akan membahas beberapa hal, tidak hanya materi chit-chat yang ditampilkan para paslon, tetapi juga sisi-sisi lainnya, yang saya pikir ikut berpengaruh terhadap “bubarnya” perdebatan lebih awal.
Saya menghadiri acara ini dengan harapan yang lumayan besar untuk mengetahui sejauh mana program dan janji kampanye yang akan dikemukakan para pasangan calon. Dalam bayangan saya, di arena debat itu akan terjadi saling serang terhadap visi, misi, dan program unggulan lawan masing-masing paslon. Acara ini benar-benar saya tunggu karena selama masa kampanye nyaris saya sebagai masyarakat pemilih tidak mendapatkan asupan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan paslon jika mereka terpilih sebagai pemimpin Kuningan. Masa-masa kampanye lebih banyak diramaikan oleh isu-isu privat tentang perselingkuhan calon atau tentang korupsi yang dilakukan keluarga atau orang tua calon, dan isu sejenis lainnya. Dan sayangnya, isu-isu pun tidak berujung pada pembuktian atau pula bantahan. Selama kampanye, para paslon lebih banyak berkampanye kepada para pendukungnya sehingga floating mass seperti saya—yang akhirnya hingga saat ini pun belum bisa menentukan pilihan—tidak dijadikan target kampanye. Jangankan dialog intens tentang program unggulan, bahkan alat peraga kampanye (APK) yang telah dicetak dengan biaya besar oleh KPUD sama sekali tidak didistribusikan kepada masyarakat pemilih. Maka, saya berharap besar bahwa acara debat akan memberikan asupan yang berharga bagi saya untuk mulai menentukan pilihan.
Namun, harapan itu mulai pudar ketika pada pukul 20:00 saya datang di GOR Ewangga acara debat belum mulai. Padahal dalam undangan disebutkan bahwa acara dimulai pada pukul 19:00.
Debat Tanpa Data
Acara debat baru dimulai pada pukul setengah sepuluh yang dipandu oleh Brigita Manohara. Moderator memulai dengan memperkenalkan para paslon lalu memperkenalkan para panelis acara debat, dua dari Kuningan dan satu lagi dosen UIN Bandung. Mengemuka lagi harapan, “Wah asyik nih, panelisnya akademisi semua…”
Sempat saya ngobrol dengan salah seorang pewarta bahwa panelis itulah yang akan mengajukan berbagai pertanyaan, mengupas lebih dalam program dan visi misi paslon sehingga masyarakat mengetahui lebih jauh kekuatan dan kelemahan tiap paslon. Sementara, moderator (Brigita) memandu semua acara agar berlangsung lebih menarik, mengelola waktu bicara, dan urusan pengarahan lainnya. Namun, ternyata, hingga debat usai, para panelis itu juga hanya menjadi penonton seperti saya. Saat saya tanyakan kepada salah seorang komisioner, ternyata panelis itu menyusun beberapa pertanyaan sebelum debat berlangsung yang kemudian disampaikan oleh moderator. Bahkan sampai sesi terakhir, saya masih berharap bahwa para panelis ini akan tampil untuk menguji kemampuan pasa paslon dalam mengemukakan dan mempertahankan argumen mereka. Tapi harapan saya itu sia-sia belaka. Jika “hanya” seperti itu, saya pikir akan lebih efektif jika panitia membuka hotline dan menghimpun pertanyaan dari masyarakat umum juga kalangan akademisi di Kuningan untuk kemudian disaring dan diseleksi menjadi pertanyaan yang diajukan para paslon.
Maaf, untuk pertanyaan seperti yang diajukan tadi malam, panitia tak perlu memanggil panelis jauh-jauh dari Bandung. Misalnya, pada sesi kedua masing-masing paslon mendapat satu pertanyaan yang kemudian dijawab oleh setiap paslon dan ditanggapi oleh paslon lainnya. Pertanyaan yang diajukan seputar wisata agamis, pendidikan, dan APBD. Secara umum dapat saya katakan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengupas lebih dalam visi misi dan program para paslon. Itu pertanyaan yang “biasa banget” sehingga jawaban-jawaban yang dikemukakan para paslon pun biasa-biasa saja. Sangat normatif. Misalnya, paslon nomor 2 berbicara tentang mendirikan madrasah sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi budaya negatif dari pembangunan parisiwata, yang kemudian ditanggapi positif dan diapresiasi oleh paslon nomor 3 sebagai gagasan yang sangat baik. Paslon nomor 3 berbicara tentang peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan, membangun ruang kelas baru, dan sarana fisik lain. Yang lagi-lagi ditanggapi positif oleh paslon lainnya. Dan Paslon nomor 1 yang mendapat pertanyaan tentang APBD dan rendahnya PAD Kuningan berbicara tentang kenyamanan investasi, pengembangan bidang pertanian, potensi pariwisata, dan akhlakul karimah—nyambung gak sih?
Saya mencatat setiap pertanyaan dan jawaban yang dikemukakan oleh para paslon, tetapi dalam ulasan ini saya tidak akan kemukakan semuanya, karena sama sekali tidak ada perdebatan dalam acara debat publik itu. Semestinya, yang bertanya adalah para panelis, bukan moderator. Cara ini akan meminimalisasi kemungkinan bocornya pertanyaan dan juga memberikan ruang improvisasi kepada panelis untuk mengelaborasi pemikiran dan program-program para paslon. Misalnya, moderator dan panelis bisa bekerja sama untuk menciptakan situasi yang lebih bergairah dalam acara debat ketika melihat sebagain peserta beranjak pergi dari tempat duduknya pada jeda di sesi pertama. Panelis bisa mengubah dan mengelaborasi pertanyaan secara lebih menukik dan tajam ketika melihat bahwa para paslon tidak mengemukakan data-data pendukung bagi pendapat dan pemikirannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa acara debat itu sangat kering dari pengetahuan dari data pendukung. Semestinya para timses tiap paslon telah memiliki data-data pendukung yang lengkap sebagai fondasi bagi program dan visi misi yang mereka usung.
Sebagai contoh, ketika berbicara tentang peningkatan atau pembangunan bidang pertanian, mestinya para paslon berangkat dari data yang jelas tentang penurunan produksi pertanian, tentang meluasnya alih fungsi lahan pertanian, atau tingkat kepemilikan lahan pertanian oleh para petani. Paslon nonpetahana (nmor 1 dan 2) tidak sedikit pun mengkritik kebijakan yang telah dilakukan oleh paslon petahana, misalnya tentang penurunan jumlah petani, data tentang semakin turunnya kualitas produk pertanian Kuningan, atau mengapa hingga saat ini para perajin tape ketan masih impor ketan dan daun jambu, dan sejenisnya. Sama sekali tidak ada kritik. Begitu pun ketika berbicara tentang pariwisata. Hanya terdengar sentilan sedikit dari paslon nomor 2 tentang rencananya untuk berkomunikasi dengan TNGC berkaitan dengan pariwisata.
Padahalada banyak masalah yang bisa “diserang” dari sisi pariwisata, termasuk soal PDAU. Melihat ungkapan-ungkapan yang dikemukakan para paslon kepada lawannya masing-masing, saya bisa menyimpulkan bahwa yang berlangsung tadi malam adalah chit-chat, bukan debat. Alih-alih mengkritik dan menyerang, para paslon justru saling memuji dengan kata-kata “kami mengapreasi”, “itu langkah yang baik”, “kami hanya akan menambahkan”, dan sejenisnya.
Hal-hal lain yang saya singgung pada paragrap kedua tulisan ini lebih bersifat teknis penyelenggaraan, seperti para peserta yang banyak mengenakan atribut paslon, kualitas sound system yang tidak memadai (sering kali suara paslon tidak terdengar jelas) backdrop dengan warna terang sehingga mengaburkan tampilan paslon yang sebagian besar berbaju putih, tata lampu yang kerap mengganggu pandangan, juga ada keluhan dari pemirsa TV bahwa di awal debat yang masuk frame hanya dua paslon, dan juga sambutan Ibu Ketua KPUD yang terlalu lama.
Akhirnya, mungkin pemilih seperti saya harus “memohon kepada yang Mahakuasa agar memberi petunjuk ke nomor berapa paku akan ditusukkan” karena hingga “debat publik” usai, tak ada pengetahuan dan asupan baru yang saya dapatkan.***
