KUNINGAN (MASS) – Akhir-akhir ini muncul polemik seputar data jalan nasional. Polemik tersebut muncul karena kritik Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Pembangunan jalan Nasional era Jokowi masih kalah dengan era SBY.
Anies menggunakan data BPS yang menyebutkan benar bahwa SBY membangun jalan nasional lebih panjang daripada Jokowi.
Bila menggunakan data BPJT PUPR yaitu data yang dipaparkan jalan tol berbayar maka Jokowi lebih banyak membangun jalan TOL Berbayar daripada Era SBY.
Data BPS Sebut Jalan Nasional Era SBY lebih Banyak Dibangun Daripada Era JOKOWI, Terbukti!
Dikutip dari BPS disebutkan bahwa Jalan nasional per tahun 2004 (tahun pertama SBY) ada 372.928 kilometer jalan nasional. Terdiri dari jalan negara sepanjang 34.628 kilometer, jalan provinsi 40.125 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 298.175 kilometer.
per 2024 (sepuluh tahun kemudian) jumlah jalan nasional bertambah menjadi 517.753 kilometer. Terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 kilometer, jalan provinsi 53.528 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 417.793 kilometer.
Hal ini artinya SBY menambah total jalan nasional sebanyak 144.825 kilometer. Bila dirata-rata per tahunnya ada sekitar 14.482 kilometer jalan nasional yang berhasil dibangun SBY.
Sementara Data BPS sampai tahun 2021 jalan nasional bertambah menjadi 546.116 kilometer. Jalan negara menjadi sepanjang 47.017 kilometer, jalan provinsi menjadi sepanjang 54.551 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 444.548 kilometer.
Artinya, sejak tahun 2014, Jokowi hanya berhasil menambah jalan nasional sepanjang 28.363 kilometer. Artinya, per tahunnya Jokowi hanya mampu menambah sekitar 3.545 kilometer jalan nasional saja.
SBY membangun 14,482 km/tahun dan Jokowi membangun 3,545 km/tahun. Rasio membangun jalan gratis rakyat SBY dibandingkan Jokowi adalah 4 kali per tahun.
Era Jokowi Gemar Bangun Tol Berbayar, Datanya Tepat!
Data tol diambil dari data BPJT PUPR. Era Jokowi per Oktober 2014-Maret 2023 membangun jalan tol 1.848,1 km dan pemerintahan SBY kurun 2004-2014 Tol berbayar hanya 212 km.
Ini menunjukan bahwa Jokowi lebih senang membangun jalan berbayar daripada jalan nasional yang gratis.
Sungguh tepat yang dikritik oleh Anies Baswedan bahwa Zaman SBY lebih banyak jalan nasional yang gratis yang dibangun daripada Zaman Jokowi.
Data TGB Soal Jalan Desa Bukan Diskresi Jokowi Namun Kepala Desa
Sementara itu, Tuan Guru Bajang (TGB), Ketua Harian Nasional Partai Perindo mengatakan bahwa bila digabung dengan jalan desa maka Era Jokowi lebih banyak membangun jalan nasional daripada era SBY.
Pernyataan TGB ini keliru sesungguhnya jalan desa bukan diskresi (pilihan kebijakan) Presiden Jokowi.
Pemerintah Jokowi memberikan dana desa yang kemudian kepala desa menggunakan sebagian saja untuk jalan desa, sebagian lain untuk membantu pemulihan ekonomi dan penanganan COVID di desa.
Pilihan membangun jalan desa tergantung kepada kepala desanya termasuk juga berapa panjangnya dan berapa lebarnya.
Jelas total panjang jalan desa tidak bisa dinilai sebagai diskresi Jokowi namun prestasi para kepala desa secara nasional.
Bersambung…
Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
