KUNINGAN (MASS) – Dalam penanganan covid-19, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kuningan bersepakat untuk memangkas anggaran di seluruh SKPD di Kabupaten Kuningan. Termasuk di dewan sendiri, dana studi banding dialihkan disamping mata anggaran lainnya. Hal itu disampaikan wakil ketua DPRD H Ujang Kosasih.
Disebutkannya, pemotongan sebesar 6% tersebut akan dialokasikan untuk penanganan covid serta pasca covid. Besaran pemotongan tersebut, khusus di DPRD, diperkirakan mencapai 1,17 Milyar.
“Kita juga sudah sepakat untuk untuk mengalihkan anggaran, refocusing kegiatan bimtek, kunjungan kerja baik antar kota, provinsi hingga ke pusat. Dari situ sekitar 1,2 Milyar,” ujarnya Selasa (21/4/2020) siang.
Politisi PKB tersebut juga menuturkan saat ini Kabupaten Kuningan termasuk kabupaten yang yang belum mengalokasikan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Padahal, JPS merupakan salah satu komponen penting dalam menghadapi efek pasca covid.
“Pengelolaan kita serahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah,” tambahnya soal penggunaan refocusing anggaran.
Pihak DPRD juga berencana segera memanggil tim anggaran pemerintah daerah. Nantinya, akan dipertanyakan soal anggaran dan perencanaan penggunaanya.
“Pertama kan dianggarkan 18,6 Milyar, sekarang berubah jadi kurang lebih 34 Milyar, kita akan tanyakan, apakah itu cukup, lalu akan digunakan apa saja, kita akan tanya semuanya,” imbuhnya.
Dirinya menjelaskan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan pada warga yang terdampak langsung. Pihaknya juga disebut akan meminta data yang real tentang bantuan pada warga, mana yang belum tercover PKH, Bangub, Inpres, serta bantuan lainnya.
“Kita kan sudah mendengar kemarin karena ketidakjelasan informasi, rame tuh perangkat desa melaporkan warga yang dianggap memfitnah. Kedepannya, itu jangan sampai terulang,” jelasnya.
Ditanya soal langkah yang sudah diambil pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 tentang pembelian RS-CI, pihaknya belum mendalami lebih lanjut. Saat ini, dirinya mengaku ada prioritas lain yang sedang dikejar mengenai penanganan covid-19 serta dampaknya kedepan.
“Itu nanti kita akan tanyakan, evaluasi. Kita (DPRD, red) masih banyak ruang-ruang untuk bertanya soal itu (pembelian RSCI pada pemerintah, red),” terangnya di akhir penjelasan. (eki)
