KUNINGAN (MASS)- Meski hanya bisa pasrah, sebenarnya banyak kades yang berteriak dengan digelarnya Bimtek.
Selain masalah materi yang normatif, juga ajang Bimtek juga seperti ajang “pemerkosaan”.
“Kemarin baru beres di Semarang. Sekarang harus ikut di Bandung karena pihak kecamatan mewajibkan desa. Kalau seperti ini sama dengan desa “diperkosa”,” ujar Kades yang wanti-wanti namanya tidak disebutkan itu kepada kuninganmass.com, Selasa (26/10/2021).
Terkait materi khusunya Bimtek di Bandung tentang produk hukum desa sebetulnya pengulangan saja, karena materi itu normatif saja.
“Hanya saja ada kejanggalan, Bimtek kali ini tidak melalui prosedural. Perusahaan swasta bisa menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan dinas dan desa,” sebutnya.
Dikatakan, desa tidak mendapatkan surat resmi dari DPMD atau kecamatan, hanya mendapatkan surat dari perusahaan penyelenggara.
“Sekali lagi Desa selalu diperkosa. Lebih bahaya lagi kalau desa menikmati diperkosa oleh keadaan, dampaknya sistemik bisa jadi korupsi berjamaah,” tandasnya.
Ia melanjutkan, hampir semua kepala desa bungkam dengan keadaan saat ini. Ia menemukan perahu yang ritmenya sama, ada di PPDI.
Sementara itu, seperti diketahui terkait Bimtek Kabid Pemdes DPMD Kuningan H Ahmad Faruq yang mewakali Kadis DPMD Dudi Pahrudin MSi ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu persisnya berapa jumlah desa yang berangkat ke Bandung.
“Duka tah teu faham desa-desa mana bae nu ka Bandung,” jawabnya saat ditanya, apakah desa yang menggelar Pilkades ikut berangkat atau tidak, Senin (25/10/2021) sore
Faruq menyebut, agenda Bimtek ini merupakan aspirasi dari bawah. Karenanya, dirinya mempersilahkan untuk bertanya ke Apdesi.
Sementara itu, Ketua Apdesi Linawarman sendiri kala ditanya perihal Bimtek, juga hanya menerangkan sekilas bahwa pihaknya hanya jadi moderator.
“Pelaksana mah pihak ketiga,” ujar Linawarman
Sekadar informasi biaya per peserta adalah Rp3.750.000. Satu desa diwajibkan mengirimkan tiga orang. Sedaangkan jumlah desa di Kuningan ada 361 desa.(eki)
