KUNINGAN (MASS) – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, tetapi karena munculnya wacana open biding Sekda secara sepihak, tanpa kejelasan terhadap hasil open bidding yang sebelumnya dilakukan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Yang menyakitkan, proses open bidding tersebut menghabiskan anggaran rakyat hampir setengah miliar rupiah. Dana itu tidak kecil, apalagi dalam situasi fiskal daerah yang serba terbatas. Proses itu melibatkan panitia seleksi, lembaga assessment, uji kompetensi, dan publikasi semua dilakukan atas nama transparansi dan profesionalisme.
Namun kini, hasilnya justru dibiarkan mengambang.Tidak ada kabar, tidak ada pengumuman resmi, dan yang muncul justru nama-nama baru yang santer disebut akan ditunjuk langsung sebagai penjabat. Ini bukan hanya pemborosan anggaran. Ini penghinaan terhadap akal sehat publik.
Untuk apa open bidding digelar jika hasilnya tidak dipakai?
Apakah ini hanya formalitas untuk mengelabui publik, lalu jabatan tetap dibagi-bagi atas dasar kedekatan dan kompromi politik? Kalau benar seperti itu, pengambilan keputusan dengan nalar sinting itu namanya.
Di mana tanggung jawab Bupati terhadap uang rakyat yang telah digunakan?
Apakah proses seleksi ini akan dikubur diam-diam hanya karena hasilnya tak sesuai keinginan elite tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan diam. Ini bukan sekadar soal administrasi jabatan, ini adalah soal integritas pemerintahan dan moral pengelolaan anggaran.
Kami mendesak Bupati Kuningan untuk bicara jujur di hadapan publik:
- Apa status hasil open bidding Sekda yang sudah selesai dilakukan?
- Apakah akan ditindaklanjuti atau diam-diam dibatalkan?
- Siapa yang akan bertanggung jawab atas anggaran hingga setengah miliar yang telah dihabiskan?
Tanpa jawaban jelas, maka wajar bila publik menilai bahwa ini adalah manuver politik yang mencederai semangat meritokrasi dan reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan.
Sudah terlalu lama masyarakat Kuningan jadi penonton atas drama birokrasi yang tak pernah selesai. Saatnya publik bersuara dan mendesak agar jalannya pemerintahan tidak dikendalikan oleh kompromi-korup nilai, tapi oleh komitmen pada keadilan dan akuntabilitas.
Oleh: Sadam Husen, Masyarakat Kuningan
