KUNINGAN (MASS) – Pasca dilantik oleh Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan langsung bergerak cepat. Langkah pertama mereka dilakukan adalah bertemu dengan Bupati Kuningan H Acep Purnama.
Pertemuan itu juga sekaligus untuk melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemda Kuningan. Penadatangan ini dilakukan pada Rabu (30/8) di ruangan Sekretaris Daerah.
NPHD sendiri ditandatangani Bupati Kuningan Acep Purnama dan Ketua Panwas terpilih Jubaedi. Dengan disaksikan oleh Sekda Kuningan Drs Yosep Setiawan MSi dan dua komsioner Panwas yakni Abdul Jalil Hermawan serta Ondin Sutarman.
Hibah daerah untuk operasionalisasi Pilkada Pilgub dan Pileg serta Pilpres ini sebesar Rp6 miliar. Sebelumnya anggaran yang dialokasikan pihak Bawaslu Provinsi mencapai Rp13 miliar. Namun yang disetujui pihak pemda adalah hanya Rp6 miliar.
“Dana sebesar Rp6 miliar itu itu akan dipergunakan untuk kegiatan Pilkada, Pilgub, Pileg hingga Pilpres pada tahun 2019,” ucap Jubaedi usai penandatangan NPHD.
Diterangkan, saat ini pengawas pemilu jumlahnya lebih dari 2 ribu orang. Hal ini karena tiap TPS ada pengawas. Situasi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Ditempat yang sama, bupati berpesan agar dana hibah dipergunakan secara bertanggung jawab. Sehingga bisa bermafaat untuk kebutuhan.
“Semoga dana hibah ini bisa dipergunakan secara bertangggung jawab,” ujar Acep pendek.
“Pelaporan dananya juga saya harap berakhir dengan baik,” tambah Acep lagi
Acep juga mengharapkan Panwas selama bertugas terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Agar dalam melaksanakan tugas lancar.
“Semoga pemilu kali ini menjadi pemilu yang demokratis dan berkualitas. Kordinasi dengan pihak lain akan membantu tercapainya pemilu berkualitas,” tandas Acep lagi.
Sementara itu, langkah selanjutnya usai penandatanganan NPHD, Panwas Kabupaten akan langsung bekerja. Pada awal September akan dimulai perekrutan Panwas kecamatan sebanyak 96 orang atau tiap kecamatan ada tiga orang. (agus)
