KUNINGAN (MASS) – Baru-baru ini KDM Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa dia tidak akan berkantor permanen di Gedung Sate, Bandung sebagai Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alih-alih Dia akan berkantor secara berkeliling di berbagai wilayah Jawa Barat. KDM telah menentukan 5 wilayah/tempat dimana Dia akan berkantor secara bergiliran, yaitu:
Sunda Kidul (Garut dan sekitarnya), Sunda Priangan (Bandung Raya), Sunda Weta (Cirebon-Dermayon), Sunda Tengah dan Sunda Betawi (Purwakarta dan sekitarnya), Sunda Kulon dan Sunda Batawi (Bogor dan sekitarnya).
Langkah ini merupakan inisiatif yang tepat dan brilian. Selama ini kedekatan komunikasi dan rentang kendali Pimpinan Daerah, khususnya Gubernur dengan rakyatnya sangat renggang dan jauh. Gubernur hanya menangkap informasi kondisi dan harapan rakyatnya dari saluran laporan administrasi yang bertingkat-tingkat dan birokratis. Selain lambat dan mengahadirkan informasi yang tidak segar (up to date), juga sangat rentan terdistorsi. Dalam budaya birokrasi yang kental dengan gaya Asal Bapak Senang (ABS), laporan formal melalui saluran birokrasi cenderung selektif dan bias. Fakta yang dianggap tidak mengenakan pimpinan dikesampingkan. Yang disampaikan hanya hal-hal yang menyenangkannya. Bahkan gaya ini berkembang menjadi lebih ekstrim. Apa yang dilaporkan bisa didramatisasi dan dibuat-buat untuk menyenangkan pimpinan. Tidak lagi menunjukan fakta yang sebenarnya.
Dengan mendekatkan diri ke bawah, berkantor langsung di lapangan, di 5 sub wilayah Jawa Barat, Gubernur bisa berinteraksi dan mendengarkan langsung pandangan dan harapan rakyatnya. Apa yang didengar, dilihat dan ditangkap adalah data primer segar yang tidak dimodifikasi apalagi didistorsi. Gubernur bisa menangkap dengan akurat realitas permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Hal ini dengan sendirinya akan memandu Gubernur untuk mengambil kebijakan dan program yang tepat dan efektif sebagai solusinya.
Rakyat Jawa Barat sudah “mulek”, jenuh dengan pernyataan dan langkah kebijakan yang retoris. Yang hanya manis dan terdengar indah dalam artikulasi kata-kata, namun tidak substantif, dilaksanakan sekedar formalitas, menyerap anggaran besar, namun tanpa outcome, permasalahan rakyat tetap tidak terselesaikan. Prakarsa Pak Gubernur KDM mendekatkan kepemimpinannya ini adalah angin segar sekaligus terobosan. Ini pada tempatnya untuk didukung oleh semua pihak. Jika dilaksanakan dengan konsisten dan serius, Saya yakin akan meningkatkan kinerja dan efektifitas Kebijakan Gubernur dalam menyejahtrtakan rakyat Jawa Barat.
Penulis : Alan Suwgiri (Pengurus LPNU Jawa Barat)
