KUNINGAN (MASS) – Setelah banyaknya aspirasi masyarakat ke Partai Golkar melalui para kader dan petingginya soal Gagal Bayar APBD TA 2023, Pengurus DPD dan anggota Fraksi Golkar menggelar pembahasan dan kajian.
Dari pembahasan itu, baik pengurus maupun fraksi menyimpulkan bahwa Pansus Gagal Bayar itu perlu dilaksanakan. Hal itulah kenapa akhirnya Golkar menjadi salah satu partai yang konsisten mengusulkan pembentukan Pansus yang akhirnya terlaksana beberapa waktu lalu.
“Pendapat pengurus dan fraksi, menyimpulkan (pentignya pembentukan Pansus), bukan (intruksi) dari ketua,” ujar Ketua Golkar Kuningan, Asep Setia Mulyana menjelaskan historis pembentukan Pansus Tunda (Gagal) Bayar.
Baca : https://kuninganmass.com/siap-rebut-kursi-kekuasaan-100-bacaleg-golkar-digembleng/
Berdasarkan informasi baik dari pengurus maupun anggota fraksi, pentingnya untuk tahu akar gagal bayar, agar kedepan pengelolaan APBD ini bisa lebih tertib dan harus on the track.
Dalam pelaksanaan Pansus itu, kata Asep, harus sesuai nomenklatur, transfaran dibuka.Dibukanya Pansus ini, agar permasalah bisa clear.
“(Jangan sampai masuk angin ya pak?) Jangan (sampai), harus (teteg) ini kan amanat, harapan masyrakat,” tegas Asep sambil menjelaskan bahwa gagal bayar ini akan berpengaruh pada pembangunan Kabupaten Kuningan kedepan. Apalagi, tahun ini saja banyak program yang dirasionalisasi. (eki/deden)
Video :
