KUNINGAN (MASS)- Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Drs Cucu Cahyati Ranita MM menyebutkan, banyak PNS Kuningan yang menunggak pajak kendaraan. Pihaknya sudah berusaha mendatangi wajib pajak dan juga kepala SKPD-nya. Namun hingga saat ini belum berhasil.
“Nunggu pajaknya lebih dari empat tahun. Kami sudah lapor pak bupati. Harus diingat dari pajak yang dibayarkan dikembalikan ke Kuningan 30 persen. Bahkan, yang 70 persen juga dari provinsi dikembalikan melalui berbagai pembangunan,” jelasnya yang diamini oleh Kasi Pendataan dan Penetapan Budi Purnomo SIP MM.
Bukan hanya PNS, kendraan dinas pun banyak yang menunggak pajak dengan jumlah tunggakan ratusan juta. Untuk hal ini pun pihaknya sudah melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuningan.
Menurut Cucu, khusus untuk kendaraan dinas pajak kendaraan yang dibahar sangat murah yakni 1 persen. Namun, entah karena apa tetap banyak yang menunggak. Untuk PNS pun dengan berbagai kemudahan pun tidak ada alasan untuk menuunggak.
“Kami kenapa lapor ke BPKAD karena yang mengetahui masalah kendaraan dinas. Andai kendaraan itu sudah tidak ada tinggal lapor nanti kami tinggal menghapusnya,” ujar perempuan asal Bandung itu.
Pada kesempatan itu, Cucu mengimbau agar para pejabat yang ada di kota kuda memberikan contoh kepada warga Kuningan. Pasalnya, banyak yang menggunakan nopol kendaraan luar daerah. Meski itu masih satu provinsi tapi pajaknya tidak masuk ke Kuningan.
Terpisah, Kepala BPKAD Dr A Taufik Rohman MSi melalui Kabid Aset BPKAD Kuningan M Syarif mengatakan, terkait banyak kendaraan dinas merupakan tanggung jawab tiap SKPD. Biasa kalau mau membayar mereka selalu minta surat rekomendasi.
“Untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak anggaranya ada di dinas masing-masing. Yang dibayar oleh BPKAD adalah mobil dinas di BPKAD. Iya ada laporan ke kami tapi kan bukan tanggungjawab BPKAD,” tandasnya. (agus)
