KUNINGAN (MASS) – Petang ini, Selasa (11/4/2023) ini, 4 fraksi DPRD Kabuoaten Kuningan nampak mengikuti buka bersama yang diikuti pimpinan partai dan pimpinan DPRD.
Buka bersama yang dilakukan di RM Cibentang. Dalam kesempatan itu, nampak hadir ketua partai dari F-PDIP, PAN, PKB dan Gerindra.
Dalam buka bersama itu, dibahas soal kocok ulang AKD (Alat Kelengkapan DPRD). Dengan perombakan AKD (perubahan koalisi) ini, ada yang menduga imbas dari pengusulan Pansus Tunda Bayar 2023, atau yang dikenal juga dengan frasa Pansus Gagal Bayar.
Namun, hal itu dibantah Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE.
“Masalah AKD tidak ada kaitannya dengan pansus atau apapun. Rencana perubahan AKD karena ada beberapa fraksi yang mengusulkan sebagai pimpinan setiap ada surat yang masuk, kami respon. Dan respon yang dilakukan sesuai dengan Tataterib dewan yaitu berproses melalui Rapat pimpinan, kemudian dibawa ke banmus dan banmus menyepakati dibawa ke paripurna,” kata Zul menjelaskan.
Ia menegaskan, dalam perombakkan AKD ini, tidak ada yang mengajak dan diajak. Zul menegaskan bahwa peristiwa ini adalah hal biasa aja. Dalam politik ini, kata Zul, semua dinamis.
Saat ditanya apakah ini bakal jadi koalisi yang menghantar di Pemilu 2024 nanti, Zul juga mengatakan tidak ada kaitan dengan hal itu sama sekali.
“Tidak ada kaitan dengan koalisi-koalisi. Dil embaga dewan ini semua sama. Semua partai di lembaga DPRD bersifat kolektif, tapi kalau ada pihak yang menafsirkan koalisi ini koalisi itu ya silahkan aja,” sebutnya.
Kaitan dengan Pemilu 2024, imbuh Zul, semua partai pasti berlomba-lomba untuk mencari simpati masyarakat, dan hal itu sah-sah saja.
Saat ditanya apakah dengan wacana AKD ini akan berpengaruh pada kinerja Pansus, Zul balik bertanya kenapa sampai ada pemikiran seperti itu.
“Pansus dan rencana Perubahan AKD kan wilayah berbeda. (Tapi) Bebas orang menafsirkan, tidak ada yang boleh melarang,” jawabnya saat disinggung partai pengusul Pansus tidak diundang bukber dan membahas AKD. (eki)
