KUNINGAN (MASS) – Meski setiap penyelenggara negara wajib memberikan laporan harta kekayaannya, termasuk PNS, ternyata tidak semua dapat dilihat dalam laporan.
Setidaknya, dari penelusuran kuninganmass.com pada Minggu (21/2/2021) siang di laman resmi e-lkhpn KPK, masih ada eselon 2 di Kabupaten Kuningan yang datanya belum tersedia.
Dari sejumlah pejabat eselon 2 yang berjumlah 35 (satu diantarany meninggal beberapa waktu lalu), ada setidaknya 16 pejabat yang data laporan kekayaan harta nya belum tersedia di e-lkhpn.
Ke-16 pejabat itu, rata-rata memang baru dilantik pada tahun 2020 lalu.Diantara pejabat-pejabat setingkat kadis, kabid, serta direktur itu adalah sebagai berikut :
1.Dian Fenti Asmara SAP Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kuningan. Diangkat pada tahun 2020 lalu, Dian selama ini lebih dikenal sebagai camat perempuan berpretasi.
2.Drs H Dudi Pahrudin MSi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diangkat pada tahun 2020 setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
3.Dr H Toto Toharuddin, MPd Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, diangkat tahun 2020, Toto semula adalah Kabag Perekonomi dan SDA Setda.
4.Ir Usep Sumirat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebelumnya Usep adalah orang lama Hutbun sebelum bubar dan ditarik kewenangannya ke Provinsi. Usep diangkat pada 2020.
5.Trisman Supriatna, S.Pd., M.Pd. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diangkat pada tahun 2020, setelah terakhir menjabat Kepala Bagian Administras Pembangunan Setda.
6.Drs Dudy Budiana, MSi Kepala Dinas Sosial yang ditahun sebelum 2020, adalah Sekertaris BPKAD
7.Drs Agus Basuki MSi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Diangkat di akhir tahun 2020, Agus merupakan mantan Kabag Organisasi Setda.
8.Beni Prihayatno, SSos MSi, mantan Camat Luragung ini juga diangkat di akhir tahun 2020 sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan Setda.
9.Drs Yudi Nugraha MPd. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilantik Februari 2021 setelah sebelumnya, sampai akhir tahun 2020 lalu menjabat sebagai Sekdis PUTR.
10.H Mochamad Nurdijanto SH MSi (Ade) nama yang satu ini juga ternyata belum terlihat datanya di e-lkhpn KPK. Mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD kini menjabat sebagai Sekertaris DPRD.
11.Dr H Mohamad Budi Alimudin SE MSi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang juga mantan Kabag Hukum Setda ini, diangkat pada awal tahun 2021.
12.U Kusmana SSos MSi diangkat dari Kabag Barjas Setda pada tahun 2020, Kusmana yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian juga belum terlihat datanya di e-lkhpn.
13.dr Hj Susi Lusiyanti MM, Kepala Dinas Kesehatan yang semula mengisi jabatan sekertaris dinas yang sama pun demikian, belum ada di e-lkhpn.
14.Dr Wahyu Hidayah, menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir tahun 2020, mantan Kabag Administrasi Pembangunan Setda ini juga belum ada datanya.
15.dr Deki Saifullah, MMKes, setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt Direktur RSUD 45 dan juga Kabid Pelayan RSUD 45 , di tahun 2020 Deki dilantik menjadi direktur.
16.Wawan Setiawan, SHut MT Kepala Dinas Lingkungan Hidup pun ternyata sama belum ada datanya. Wawan diangkat pada tahun 2020, setelah menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Sampai berita ini ditulis, belum ada laporan kekayaan harta yang seyogyanya setiap penyelenggara negara melaporkannya secara terbuka, termasuk melalui e-lkhpn. (eki)
