KUNINGAN (Mass) – Usai menerima aspirasi dari Forum Masyarakat Kuningan Sadar dan Peduli, para wakil rakyat berjanji akan serius menindaklanjutinya. Bahkan ketika muncul kebutuhan masyarakat, APBD harus bisa menjawabnya.
Ketua Fraksi Gerindra, H Dede Ismail SIP mengatakan, banyak persoalan yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Mulai dari Tarif Dasar Listrik yang dirasakan mahal oleh masyarakat, kelangkaan garam, aspirasi di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.
“Kami sangat welcome dan mengapresiasi forum ini yang peduli untuk menyuarakan jeritan masyarakat. Dari 1.300.000 penduduk, ternyata masih ada yang peduli,” ucapnya.
Kelangkaan garam, selaku wakil rakyat dapil 2, diakui Dede terjadi di Pasar Cilimus. Ia meminta agar Disperindag segera melakukan pemantauan dan menyeriusinya. Kebetulan pada saat audiensi, pejabat Disperindag pun hadir.
“Lalu kaitan dengan pendidikan, masih ada ketimpangan antara sekolah di perkotaan dengan di pinggiran. Sarana prasarana sekolah di perkotaan sudah komplit sehingga tidak menemui kendala bagi murid dalam menimba ilmu. Beda halnya dengan di pinggiran,” tuturnya.
Ia mencontohkan, ketika di SMP Kuningan sudah berbasis teknologi computer dan infokus, di SMP Garawangi toilet pun masih terbatas. Dari 750 siswa, hanya memiliki 6 toilet. Tak bisa dibayangkan apabila beberapa toilet mengalami kerusakan.
“Jangankan untuk mencerdaskan, untuk hal-hal begituan saja masih terbatas. Ini akan berimbas pada mutu. Maka dari itu nanti kami akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan lainnya supaya bisa dimasukkan pada KUA-PPAS lewat dana pokir atau pos lainnya,” kata Dede.
Ia menegaskan, lembaga ini tempat rakyat untuk mengadu. Pihaknya sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Pedomannya UUD 45 dimana di dalamnya sudah jadi kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Semoga aspirasi ini dapat membuka mata lebar pemerintah daerah bahwa di bawah masih banyak masyarakat yang belum menikmati APBD. Banyak rakyat di pinggiran yang belum sejahtera. APBD harus bisa menjawab persoalan dan bisa masuk ke rumah-rumah penduduk,” pungkasnya. (deden)
