KUNINGAN (MASS) – Petani Milenial Jabar Juara sudah mulai disosialisasikan sejak awal tahun 2021 melalui akun medsos pribadinya gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwal Kamil (Kang Emil).
Program petani milenial tersebut tentu mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat Jawa Barat. Karena program tersebut diharapkan menjadi solusi untuk regenerasi para petani yang kian menyusut, juga sebagai solusi ketahanan pangan.
Kami yang tinggal di Kabupaten Kuningan dengan luas lahan pertanian -+ 26.323 hektare, merasa terpanggil untuk memberikan pandangan terhadap terobosan terbaru Kang Emil di bidang agraria tersebut. Pada awal disosialisasikan kami sangat merespon positif program petani milenial tersebut. Namun setelah petani milenial tersebut di launching di bulan maret, kami mendapati beberapa catatan sebagai auto kritik kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan kepada Kang Emil secara khusus. Catatan tersebut kami simpulkan kepada beberapa poin sebagai berikut:
- Pelaksanaan program terkesan tanpa perencanaan yang matang
Kami menilai petani milenial terkesan terburu-buru, seolah kejar target misi politik 2024. Kami memahami alasan Kang Emil merealisasikan petani milenial tersebut tahun 2021 di tengah pandemi melanda, karena ada tiga industri yang terus berkembang di tengah pandemi, yaitu industri kesehatan, industri digital, dan industri pertanian.
Namun yang seolah luput dari perhatian Kang Emil adalah apapun industrinya, termasuk industri pertanian sekalipun membutuhkan modal yang cukup besar di awal dan di akhir (pra dan pasca bertani). Sehingga seharusya pemprov tetap mengupayakan budgeting di tengah refocusing anggaran karena pandemi.
Yang terjadi hari ini, seolah yang penting petani milenial jalan saja dulu, nanti biayanya kita cari. Alhasil dari pemprov tidak bisa mencover pendanaan lalu dilimpahkanlah kepada Bank dengan KUR-nya. Hal tersebut tentu menjadi masalah bagi sebagian besar para petani. Bagi para petani jangankan berpikir untuk KUR, berpikir untuk bisa makan selama bercocok tanam saja sudah membuatnya pusing.
Dampaknya, dari terget 5000 petani milenial hanya -+ 600 orang saja yang lolos mengikuti program petani milenial. Kami yakin yang tidak lolos petani milenial itu bukan saja karena tidak memiliki kompetensi, namun ada diantara mereka juga yang sebetulnya memiliki kompetensi namun karena dirasa keberatan dengan KUR akhirnya tidak lolos petani milenial.
Kami rasa satu contoh kasus di atas saja sudah mencerminkan perencanaan program yang kurang matang dari pemprov. Belum lagi dari beberapa kasus temuan di lapangan seperti gonta-gantinya petani milenial dalam satu komoditas pertanian atau peternakan, dan klaim pemerintah terhadap hasil petani kolonial sebagai hasil dari petani milenial, dan lain sebagainya.
Pepatah mengatakan, “Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan”. Tentu kami sangat mengharapkan program yang bagus ini dengan perencanaan yang sangat matang, dan yang paling terpenting adalah keseriusan pemerintah di dalam menjalankan perogram tersebut. Jangan terkesan dadakan, jangan terkesan yang penting jalan dulu, jangan terkesan hanya seremoni belaka tanpa dampak yang signifikan. - Kurang koordinasi secara maksimal dengan stakeholder terkait
Entah karena alasan pembatasan di masa pandemi atau karena apa, banyak stakeholder terkait yang dengan program petani milenial ini merasa kaget dan kurang siap.
Sebagai contoh kasus, sepemantauan kami ketika di konfirmasi ke DPRD Jabar pada komisi yang bersangkutan, mereka bilang kami tidak pernah diajak ngobrol terkait program petani milenial tersebut. Belum lagi dinas-dinas terkait, mereka masih bingung harus berperan seperti apa dalam program petani milenial tersebut. Sehingga kami dari daerah-daerah juga tidak mendapatkan arahan apa-apa dari dinas terkait.
Karena minimnya koordinasi tersebut, sehingga wajar kami berpikir dan bertanya, sebetulnya petani milenial ini program pemprov ataukah program Kang Emil sendiri untuk membranding dirinya? - Kurang sosialisasi
Dampak dari kurangnya koordinasi adalah program tersebut kurang tersosialisasikan dengan maksimal. Kami sudah mengenal beberapa petani milenial dari beberapa daerah seperti kuningan, subang, purwakarta dan indramayu sebelum ada program petani milenial dari pemprov. Ketika kami tanya terkait program petani milenial tersebut ada sebagian yang tidak mengetahui informasi tersebut.
Seharusnya program yang sangat bagus tersebut dapat disosialisasikan secara maksimal dan dipastikan sampai ke setiap daerah-daerah. Jangan hanya sosialisasi dengan cara diposting di akun medsos dengan harapan petani milenial melek medsos. Sehingga perlu disosialisasikan via kepala daerah dan dinas-dinas terkait. Jujur kami sampaikan petani milenial ini adalah sebuah terobosan program yang sangat bagus. Namun sejatinya program yang bagus itu bukan sekedar seremoni belaka alias ‘TUKCING’ (dibentuk cicing), tidak memberikan dampak. Apalagi sekelas pemprov, seharusnya setiap program itu bukan hanya memberikan dampak, namun dampaknya itu harus signifikan. Jangan sampai tujuan dari petani milenial itu untuk meningkatkan minat kaum milenial untuk bertani malah mereka menjadi kecewa karena program petani milenial. Jangan sampai tujuan dari petani milenial itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai mana petani Jerman yang anak-anak petani itu rata-rata meneruskan pekerjaan orangtuanya karena sejahtera dengan bertani, malah menambah susah dan menambah beban pikiran petani karena masih banyak syarat untuk menjadi petani sejahtera. Kami juga berpesan, dengan adanya petani milenial lalu jangan melupakan petani kolonial. Artinya pemerintah harus seimbang dalam pelaksanaan program berkaitan dengan agraria tersebut. Program harus menyentuh seluruh aspek dan segmentasi. Selama pandemi ini, beberapa negara telah mengalami krisis pangan. Dan krisis pangan adalah hal yang sangat membahayakan dalam kehidupan sebuah bangsa. Semoga Petani Milenial Jabar Juara menjadi solusi bagi ketahanan pangan kita di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat. Aamiin.
Oleh: Ade Zezen MZM, S.Pd
Ketua PKS Muda Chapter Kab. Kuningan
