Utje Terima Aset BMN

JAKARTA (Mass) – Bupati Kuningan, Hj Utje Ch Suganda SSos MAp secara simbolis menerima aset berupa Barang Milik Negara (BMN) dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemarin, Minggu (27/3), di Jakarta. Dengan didampingi Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya HM Ridwan Setiawan SH MSi, Bupati Utje langsung menandatangani berkas berita acara serah terima BMN dari Kementrian PUPR.

Proses alih status ini dilakukan guna memenuhi peraturan perundangan dan tertib administrasi terkait BMN dengan nilai total mencapai Rp582 Miliar. Tak hanya Kuningan, dalam proses serah terima itu sekaligus diberikan kepada tiga kementrian atau lembaga lainnya, serta 34 pemerintah kabupaten/kota, dan tujuh yayasan.

Dalam rilisnya, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan, Sumito saat di Kementerian PUPR Jakarta menyampaikan, Kementerian PUPR membangun beberapa sarana dan prasarana yang merupakan tugas dan fungsi institusi lain, baik itu pemerintah daerah atau yayasan. Sehingga, ada proses serah terima agar dapat dioperasionalkan, dipelihara, dikelola sebaik-baiknya.

“Nilai itu berasal dari dua Direktorat Jenderal yakni Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Penyediaan Perumahan. Pada Dirjen Cipta Karya, BMN diserahkan kepada 28 provinsi dengan nilai Rp172 Miliar. Angka ini terbagi dalam pengembangan kawasan permukiman sebesar Rp127,58 miliar, penataan bangunan dan lingkungan Rp22,1 Miliar, pengembangan dan penyehatan lingkungan permukiman Rp15,49 Miliar, serta sistem pengembangan air minum Rp7,5 Miliar,” sebutnya.

Untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sendiri lanjut Sumito, nilai BMN berupa rumah susun sewa (rusunawa) yang dihibahkan adalah Rp409 Miliar. Rusunawa ini diberikan kepada 3 Kementerian/Lembaga, 6 pemerintah daerah dan 7 yayasan. Rinciannya, pengalihan status penggunaan BMN kepada 3 Kementerian/Lembaga senilai Rp196,32 Miliar, hibah BMN kepada 6 pemerintah daerah senilai Rp146,12 Miliar, dan hibah BMN kepada 7 yayasan senilai Rp67,38 Miliar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Menteri PUPR, Taufik Widjoyono mengaku, sebelum bergabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PU hanya mengibahkan aset-aset kecil. Ia juga memprediksi, mulai saat ini hingga beberapa waktu mendatang, aset yang dihibahkan akan lebih besar.

“Rusun (rumah susun) ini mungkin tiap tahun bertambah jumlahnya. Anggaran kita sekarang Rp2,7 Triliun untuk rumah. Tiap tahun mungkin ada penyerahan seperti ini yang nilainya Rp2 Triliun hingga Rp3 Triliun,” katanya.

Pada tahun-tahun sebelumnya kata Taufik, Kementerian PU biasanya menyerahkan aset dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Aset-aset ini antara lain fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), sistem penyediaan air minum (SPAM) atau rumah-rumah kecil.

“Kedepan, kebutuhan tentu tidak akan berkurang. Satu di antaranya adalah hunian. Dengan demikian, pembangunan rusun juga dipastikan akan lebih banyak di masa yang akan datang. Rusun-rusun akan dibangun Kementerian PUPR dan diserahkan kepada pengelola, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun yayasan,” jelasnya.

Diharapkan, dengan penyerahan Barang Milik Negara, para penerima hibah dapat memudahkan dalam pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pemanfaatannya.(andri/rls)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com