Telaah Kritis Terhadap “Feeling in Justice”

KUNINGAN (MASS) – Menarik untuk menyimak berbagai fenomena sosial yang berimplikasi pada masalah hukum. Penelaahan masalah – masalah aktual dalam kehidupan empirik sesungguhnya satu faktor dengan faktor lainnya akan sangat terkait. Tidak ada faktor tunggal dan tidak ada alasan tunggal kenapa seseorang atau sekelompok orang berbuat hal – hal yang melanggar norma, kesepakatan atau bahkan peraturan perundang – undangan. Satu sama lain biasanya saling terkait yang akhirlah membuahkan “alasan” kenapa seseorang berbuat sesuatu.

Sejatinya hukum lahir untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa keadilan. Jika rasa keadilan tidak didapatkan, maka ia akan menafsirkan hukum menurut persepsinya. Meskipun bicara soal keadilan itu menjadi relatif, misalnya ada 2 orang yang berperkara lalu masuk ke pengadilan, maka orang yang “merasa dimenangkan” oleh pengadilan akan beranggapan bahwa sistem peradilan “sudah adil”. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif orang yang “merasa dikalahkan” oleh pengadilan, maka ia akan beranggapan bahwa sistem peradilan yang ia jalani adalah “tidak adil”. Jadi tafsir keadilan sesungguhnya akan melekat di pemegang otoritas, dalam hal itu tentu Hakim yang memiliki otoritas untuk memutus suatu pokok perkara di pengadilan.

Persoalan kemudian akan berkembang terhadap beberapa persoalan lain saat “rasa keadilan” sudah sulit didapatkan, atau merasa ada fenomena – fenomena yang menurut pandangannya dianggap tidak adil. Inilah akar persoalan dewasa ini dimanapun adanya. Jadi perasaan adanya ketidakadilan atau merasa diperlakukan tidak adil atau yang biasa disebut feeling in justice ini, merupakan akar persoalan hukum yang harus dijawab dan dijelaskan secara rinci. Jika feeling in justice “dianggap” tidak didapatkan, maka bisa melahirkan banyak persoalan baru.

Persoalannya bagaimana agar setiap orang merasa diperlakukan dengan adil ? atau bagaimana setiap orang bisa merasakan mendapatkan keadilan ? Aparat penegak hukum tentu punya aturan, prosedur atau SOP dalam menangani suatu perkara/kasus. Lalu merujuk pada aturan yang dimiliki akhirnya memutuskan suatu perkara dengan keputusan “A” misalnya. Kemudian keputusan “A” tersebut tidak adil oleh pihak lain misalnya, maka sebaiknya keputusan “A” itu dijelaskan ke publik secara benar dengan argumen logik dan sistematika penyampaian yang mudah dicerna. Membangun semangat dialog atau musyawarah yang merupakan ciri khas dalam kehidupan berbangsa perlu dikedepankan dengan keterampilan komunikasi publik yang baik.

Hal ini tentu mengikat semua pihak untuk selalu mengembangkan budaya dialog yang sehat, yaitu budaya dialog yang saling menghargai, santun dan penuh kejujuran. Dasarnya itikad untuk menemukan kebenaran, bukan kebencian dengan cara yang kurang baik. Inilah warisan leluhur yang baik tentang musyawarah perlu terus dibudayakan dalam kehidupan sehari – hari.***

Penulis: Dede Farhan Aulawi (Komisioner Kompolnas RI)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com