Layakkah Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan?

KUNINGAN (MASS) – Pada bulan Mei 2016 lalu, Kuningan mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Pendidikan. Namun deklarasi itu hanya sebatas wacana yang belum di realisasikan. Hal itu dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh BPS Kuningan.

Berdasarkan data yang dimiliki BPS Kabupaten Kuningan, data yang diambil pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk pada usia 15 tahun keatas hanya mencapai 7,35 tahun. Artinya, masyarakat Kabupaten Kuningan hanya bersekolah kurang lebih 7-8 tahun atau setara dengan sekolah sampai kelas VII atau VIII yang kemudian berhenti tidak melanjutkan pendidikannya.

Fenomena ini masih jauh dibawah capaian Jawa Barat yang mencapai angka 8,14 tahun. Dan lebih jauh lagi dengan program Wajib Belajar 12 Tahun yang ditargetkan Kemendikbud. Tentu ini menjadi PR besar bagi Pemerintah Daerah Kuningan.

Melihat paparan data diatas, Pemerintah Daerah masih setengah hati dalam mendorong dan mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan. Hingga saat ini, tidak ada upaya khusus dalam mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan. Hanya terdengar seperti seremonial belaka. Yang ada hanya menghasilkan kasus pelajar SMP ‘begituan’ di lingkungan Sekolah.

Sebagai upaya menuju Kabupaten Pendidikan, Pemda Kuningan perlu melakukan banyak pembenahan. Salah satunya di bidang ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu pendukung dalam keberhasilan pendidikan. Karena banyak yang putus sekolah hanya karena terbentur masalah ekonomi.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, angka kemiskinan di Kuningan tercatat kurang lebih 131.160 jiwa. Bahkan diakui oleh salah satu Kepala Dinas bahwa angka kemiskinan di Kuningan kedua di Jawa Barat.

Badan Eksekutif Mahasiswa Uniku menyayangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kuningan terkait pengadaan mobil dinas seharga 4 Milyar disaat Kuningan menjadi Kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat.

Pengadaan mobil tersebut diperuntukan untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, bahkan lembaga vertikal di antaranya Polres, Kejari, Pengadilan Negeri dan Kodim pun mendapat mobil dinas dari pemerintah Kabupaten Kuningan melalui APBD.

Hari ini saya memahami kenapa pemerintah selalu mengeluh APBD kuningan sangat minim untuk pembangunan daerah, karena APBD juga memenuhi fashionable para elit pemerintahan, salah satu contohnya kebijakan pemerintah baru-baru ini alokasi anggaran kurang lebih 4 Milyar untuk mobil operasional baru.

Seharusnya pemerintahan lebih memprioritaskan untuk peningkatan SDM dengan memperhatikan secara khusus terhadap masalah pendidikan dan kemiskinan bukan malah mengedepankan hal yang tidak urgent yang terkesan buang-buang anggaran.***

Penulis: Sandi

Sekertaris BEM Universitas Kuningan

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com