KUNINGAN (MASS) – Biaya Overhead Pabrik (BOP) sempat dikeluhkan oleh anggota KPPS yang bertugas. Akhirnya, Ketua KPU Kuningan Asep Budi Hartono memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
Menurutnya, berkaitan dengan pembiayaan BOP itu dari kosering Provinsi Jawa Barat. Secara tegas ia mengungkapkan, berarti bukan dari APBD Kabupaten Kuningan.
“Kalau temen-temen itu Rp. 1.950.000 x 927 berarti 3 Milyar sekian. Itungan tersebut jika ditambah dengan honorarium KPPS Rp. 14,2 berarti hampir mencapai diangka 18 Milyar,” ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Selasa (26/11/2024).
Oleh karena itu, jangan membandingkan BOP antara Pileg maupun Piplres kemarin dengan Pilkada sekarang. Sebab, menurutnya hal itu jelas sangat berbeda.
“Kalau Pileg dan Pilpres kemarin kan anggarannya dari APBN bukan APBD. Nah untuk sekarang itu kesanggupan daerah maupun provinsinya hanya Rp.1.950.000,” terangnya kembali.
Dengan demikian, tidak ada hal lain yang dipangkas, lanjutnya. Sebab anggaran telah disesuaikan dan diputuskan sesuai kemampuan daerahnya masing-masing.
“Jadi tidak ada Bahasa pemangkasan yah, karena kalau pemangkasa dari yang ada jadi tiada,” tutupnya. (zntk/eki)
