KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Yosa Octora Santono menilai ada beberapa dinas di mitra komisi I yang anggaran APBD tahun 2019 kurang terserap oleh programnya.
“Memang ada beberapa mitra yang anggaran tidak terserap tapi presentasenya kecil bahkan ada juga yang dihabiskan programnya sehingga penyerapannya tidak ada sama sekali ,” ucap Yosa Rabu (29/7/2020)
Meski demikian, menurut legislator muda dari partai Demokrat, Yosa, secara itungan umum terbilang normal serapan APBD 2019 itu. Namun perlu ada beberapa program yang harus diperimbangkan kembali.
Tapi secara umum normal lanjut dia, serapan APBD tahun 2019 hanya beberapa saja yang diminta pertimbangkan terkait program-program yang tidak terlalu jelas ukuran keberhasilannya.
“Salah satunya Jabar Quick Response (JQR). Nah itu ukuran ukurannya juga tidak terlalu jelas keberhasilannya. Baik dari segi aspirasi yang masuk maupun outputnya,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Legislator Muda ini pun menyoroti program Pemprov Jabar melalui Diskominfo dan DPM-Des Jabar, program Sapa Warga dengan pengadaan smartphone untuk tiap RW.
“Pembagian smartphone untuk RW harus dikaji ulang. Sebab, kemarin teruji dengan masalah pendataan warga yang terdampak Covid-19 yang tidak efektif,” katanya.
Menurutnya, kendali RW langsung ke Gubernur itu terlalu jauh. Alangkah baiknya, lanjut dia, melalui Kabupaten saja. Sebab, mengaca pada kejadian data kemarin itu timpang tindah antara data dari RW dan Kabupaten.
“Sehingga kemarin kegambar itu pendataan jadi yang digambarkan gubernur seolah olah itu semua rw dapat pendataannya jelas ternyata tidak. Ya semua RT/RW dapat juga tidak semua rw dapat menggunakan dengan baik sesuai yang diharapkan aplikasi sapa warga itu, itu terutama,” pungkasnya.(agus).
Tak hanya itu, Legislator Muda ini pun menyoroti program Pemprov Jabar melalui Diskominfo dan DPM-Des Jabar, program Sapa Warga dengan pengadaan smartphone untuk tiap RW.
“Pembagian smartphone untuk RW harus dikaji ulang. Sebab, kemarin teruji dengan masalah pendataan warga yang terdampak Covid-19 yang tidak efektif,” katanya.
Menurutnya, kendali RW langsung ke Gubernur itu terlalu jauh. Alangkah baiknya, lanjut dia, melalui Kabupaten saja. Sebab, mengaca pada kejadian data kemarin itu timpang tindah antara data dari RW dan Kabupaten.
“Sehingga kemarin kegambar itu pendataan jadi yang digambarkan gubernur seolah olah itu semua rw dapat pendataannya jelas ternyata tidak. Ya semua RT/RW dapat juga tidak semua rw dapat menggunakan dengan baik sesuai yang diharapkan aplikasi sapa warga itu, itu terutama,” pungkasnya. (agus)
